Lurah Bongaya 'Non Job' Karena Pungli, Lurah Buakana dan Baraya Menyusul?

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Makassar telah menindaklanjuti laporan dugaan adanya pungutan liar (pungli) di Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate.

Hasil pemeriksaan oleh tim, Lurah Bongaya terbukti melakukan tindak pungli untuk beberapa kasus.

Hal tersebut diungkap oleh Kepala BKPSDMD Makassar, Akhmad Namsum saat ditemui di ruang kerjanya, Mal GTC Jl Matro Tanjung Bunga, Kamis (20/7/2023). 

Dari pelanggaran tersebut, Lurah Bungaya melanggar Peraturan Pemerintah (PP) nomor 94 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Ia dikenakan hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan menjadi pelaksana selama 12 bulan.

"Tim memutuskan bahwa pelanggaran itu terbukti masuk pelanggaran berat jenis b, membebas tugaskan (nonjob) dari jabatannya sehingga yang bersangkutan  dinyatakan bebas tugas," ungkap Akhmad Namsum.

Dalam waktu dekat, Surat Keputusan (SK) non job lurah tersebut akan dikeluarkan.

BKPSDMD juga masih mencari posisi yang nantinya akan ditempati lurah nonaktif tersebut.

Selain lurah Bongaya, pihaknya juga sedang mendalami dugaan pelanggaran disiplin ASN yang dilakukan dua lurah lainnya.

Kedua lurah tersebut adalah Lurah Buakana Kecamatan Rappocini, Hamsul dan Lurah Baraya, Kecamatan Bontoala Siti Hamdana.

Baca juga: Pakandatto Punya Tugas Baru, Lurah dan Seklur Dipantau: 2-3 kali Tidak Aktif, Saya Selesaikan!

BKPSDM hari ini melakukan rapat untuk menentukan jenis pelanggaran yang didapat oleh dua lurah tersebut.

Berdasarkan laporan yang diterima, juga terjadi pungli di Kelurahan Buakana

Di samping itu, kinerjanya juga dinilai tidak maksimal sebagai pembina wilayah di kelurahan.

Sementara Lurah Baraya kata Akhmad Namsum diguga menciptakan hal-hal yang tidak kondusif di wilayahnya 

Selanjutnya, untuk mengisi kekosongan jabatan, kedua lurah tersebut, untuk sementara diisi oleh pelaksana tugas.

Plt Lurah Buakana dijabat oleh sekretaris lurah. Sementara Plt Lurah Baraya dijabat oleh Sekretaris Kecamatan (sekcam) Bontoala. 

"Kedua Plt ini akan menjabat sampai ada pelantikan pejabat lurah definitif yang akan digelar dalam waktu dekat," pungkasnya.

Pakandatto Punya Tugas Baru, Lurah dan Seklur Dipantau

Pasukan Penindakan Anti Kotor (Pakandatto) mendapat tugas baru dari Wali Kota Makassar Danny Pomanto.

Mereka dipercayakan mengawasi lurah hingga sekretaris lurah agar mengaktifkan layanan di kontainer terpadu alias konter.

Konter sendiri merupakan bekas posko covid-19 yang dimultifungsikan agar bisa bermanfaat di masyarakat.

Wali Kota Makassar Danny Pomanto sudah melaunching konter tersebut pada pekan lalu.
 
"Pantau semua kontainer yang tidak aktif. Kalau saya dapat dua tiga kali tidak aktif, saya selesaikan lurahnya," tegas Danny Pomanto, Minggu (9/7/2023).

Agar program Konter betul-betul berjalan sesuai yang diharapkan, Danny mewanti-wanti seluruh perangkat yang menjadi penanggung jawab untuk memaksimalkan layanan publik.

Tugas tersebut dikhususkan kepada sekretaris lurah (Seklur) sebagai penanggung jawab konter.

Bagi kelurahan yang tidak memiliki seklur, ditunjuk pejabat kelurahan sebagai penggantinya.

Ia menyebut, ada 40 layanan yang akan diaktifkan di konter tersebut.

Danny menyadari pelayanan paling depan ada di kelurahan.

Sementara kelurahan sudah kewalahan menerima pelayanan akibat tingginya kegiatan sosial ekonomi. 

Karena itu, memanfaatkan kontainer untuk membantu kerja-kerja percepatan pelayanan di kelurahan menjadi salah satu solusi.

Secara bertahap ada 40 pelayanan publik yang akan dilakukan di konter tersebut. 

Beberapa diantaranya, jika masyarakat ada yang meninggal dan membutuhkan kain kafan gratis maka bisa meminta langsung di konter.

Selain itu, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bisa juga dilakukan di sana. 

“Sementara alatnya baru dimasukkan di setiap konter yang ada biar bisa membayar secara elektronik. Tidak ada uang cash di Konter semua pakai elektronik,” ungkapnya. 

Tak hanya itu, di sekitaran Konter nantinya juga akan dijual hasil dari Lorong Wisata seperti sayur organik segar, lombok dan beberapa macam budidaya dalam Lorong Wisata. 

“Kita manfaatkan sebaik mungkin ini Kontainer. Jadi kehadirannya bisa berguna bagi percepatan pelayanan pemerintah ke masyarakat,” tuturnya.

Ia berharap inovasi konter ini menjadi bahagian penyempurnaan pelayanan publik yang lebih responsif, detail dan mendengar masyarakat.  

“Unsur-unsur Pemkot Makassar akan terus aktif dan segera konsolidasi hingga lapisan masyarakat ke bawah. Sehingga masyarakat luas semakin banyak mengetahui manfaat kehadiran kontainer ini,” pungkas Danny Pomanto.

Rencananya, Konter ini secara khusus akan diperkenalkan ke Presiden RI Joko Widodo jika orang nomor satu RI itu hadir di Makassar dalam rangkaian kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi). (*)