Kecamatan Tallo Tertinggi Kasus Stunting di Makassar, DPPKB: Banyak yang Buang Air Besar Sembarangan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kecamatan Tallo menjadi wilayah dengan angka kasus stunting tertinggi di Kota Makassar berdasarkan data terbaru.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB Makassar menyebut salah satu faktor maraknya kasus stunting di Kecamatan Tallo lantaran masih banyaknya yang buang air besar sembarangan.

Diketahui masalah stunting menjadi perhatian pemerintah pusat, seluruh pemerintah daerah diminta untuk memberikan intervensi untuk menangani dan mencegah stunting pada anak.

Angka stunting di Makassar cukup rendah jika dibandingkan dengan 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan.

Dimana Makassar menempati posisi kedua terendah (18,4 persen) setelah Kabupaten Barru (14,02) persen.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dalduk KB) Syahruddin mengatakan, sebanyak 3.255 anak di Makassar mengalami stunting.

Terbanyak di Kecamatan Tallo, dan disusul Kecamatan Biringkanaya.

Penyebabnya, di dua wilayah ini masih kurang sanitasi, warga Tallo belum terlalu peduli akan pentingnya sanitasi untuk kesehatan, juga untuk tumbuh kembang anak.

"Penyebabnya adalah sanitasi yang kurang baik, air bersih, rupanya untuk mencegah stunting kita harus perbaiki itu semua disamping gizi yang cukup  kita juga harus perhatikan sanitasi atau lingkungannya, kan masih banyak yang bab sembarangan di sana," ucapnya saat ditemui di sekitar Kantor Balai Kota Makassar, Kamis (20/7/2023).

Kendati demikian, Dalduk KB masih perlu melakukan kroscek di lapangan terkait perkembangan anak yang mengalami stunting.

Apalagi data tersebut di-update pada Februari 2023 lalu, diharapkan sudah banyak anak yang keluar dari masalah stunting dengan berbagai intervensi yang dilakukan pemerintah.

"Makanya saya perintahkan di kecamatan dan para kader untuk segera cari ini by name by address, karena kami pernah dapat satu kali ternyata ada anak tidak stunting mi, jadi perlu perbaruan data, kolaborasi dengan Dinas Kesehatan," jelasnya.

Sejauh ini berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemkot untuk mengatasi masalah stunting, seluruh program pemerintah pusat ikut digalakkan, termasuk menghadirkan bapak asuh anak stunting.

Ke depan Dalduk KB juga akan menindak lanjuti program bapak asuh anak stunting tersebut, rencananya saru pejabat satu anak stunting yang akan ditangani.

"Mulai dari pak wali sampai ke lurah, satu pejabat satu anak stunting, sementara dibuat datanya, semua pejabat Pemkot harus punya atau jdi bapak asuh stunting, semoga pak wali setujui," tuturnya.

Baca juga: Kolaborasi dengan Perwakilan BKKBN Sulsel, Lantamal VI Makassar Upayakan Pencegahan Stunting

Baca juga: Serahkan Insentif, Taufan Pawe Minta Ketua RT/RW di Bacukiki Barat Serius Tangani Stunting