Realisasi APBD Makassar Baru Rp1,3 Triliun

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Serapan anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar rendah.

Realisasi belanja APBD 2023 baru Rp1,3 triliun dari target Rp5,6 triliun. Ada selisih belanja Rp4,3 triliun.

Ada lima organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Makassar dengan kategori merah capaian.

Antara lain, Dinas Pekerjaan Umum baru terealisasi 9,17 persen atau Rp92,5 miliar dari target Rp1 triliun lebih.

Selanjutnya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman baru 9,36 persen atau Rp7,1 miliar dari target Rp75,8 miliar.

Disusul Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Makassar 11,28 persen atau Rp13,8 miliar dari target Rp123 miliar.

Kemudian Dinas Pemuda dan Olahraga (Diaspora) 12,08 persen atau Rp36,1 miliar dari target Rp299 miliar.

Terakhir Dinas Koperasi dan UKM, realisasi serapan anggarannya di angka 12,43 persen atau Rp8,5 miliar dari target Rp 68,6 miliar.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar Muh Dakhlan mengakui serapan belanja tersebut masih sangat kurang.

Idealnya, progres serapan sudah mencapai 40 persen.

“Masih rendah sekali karena sudah enam bulan berjalan, idealnya itu sekitar 40 persen,” katanya, Selasa (11/7/2023).

Dari 51 OPD lingkup Pemkot Makassar, hanya ada dua OPD yang serapannya mencapai 40 persen.

Yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Makassar.

Serapan belanja Satpol PP di angka 40,7 persen atau Rp15,3 miliar dari pagu anggaran Rp37,6 miliar.

Sementara Dukcapil paling tinggi dengan persentase 42,25 persen atau Rp10,3 miliar dari pagu Rp24,4 miliar.

Ia menilai, progres serapan anggaran tahun ini hampir menyamai tahun sebelumnya pada triwulan sama.

Minimnya realisasi belanja, kata Dakhlan karena masih banyak paket pekerjaan dalam berproses, misalnya untuk pekerjaan fisik.

Serapan belanja baru terhitung jika pekerjaan rampung 100 persen.

“Kegiatan fisik sekarang sementara jalan, nanti kita lihat progresnya pada triwulan 3, bulan-bulan Oktober,” ujarnya.

Nantinya, para kepala OPD akan melaporkan alasan minimnya serapan anggaran yang dikelola saat monitoring dan evaluasi (monev).

Monev digelar setelah Rakernas Apeksi XVI.

“Ini akan menjadi rujukan untuk dilaporkan ke Pak Wali. Nanti ditindaklanjuti dengan monev dalam waktu dekat, setelah Apeksi,” katanya.

Akhir 2022 lalu, Wali Kota Makassar Danny Pomanto mewanti-wanti agar serapan anggaran seluruh OPD bisa memenuhi target.

Apalagi pada 2022, Pemkot Makassar menjadi daerah dengan serapan belanja paling rendah se-Indonesia.

“Jadi penyerapan anggaran kita terendah loh di Indonesia. Ini menjadi catatan bagi Pemkot Makassar untuk lebih baik lagi ditahun depan,” kata Danny Pomanto.

Agar progres kegiatan dan realisasi belanja lebih maksimal tahun 2023, salah satu solusinya dengan cara mempercepat tender proyek yang akan dikerjakan.

Kala itu, Danny Pomanto telah mengimbau OPD yang menangani proyek fisik untuk segera melakukan tender dini.(*)