Pemda Dinilai Tak Serius Jalankan Rekomendasi Hasil Rapat DPRD Luwu soal Pembalakan Hutan Simoma

TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU - Komisi III DPRD Luwu telah mengeluarkan rekomendasi pasca pembalakan Hutan Simoma, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu.

Setelah serangkaian protes yang dilakukan Aliansi Pemuda Peduli Lingkungan beberapa pekan lalu, Komisi III DPRD Luwu pun mengadakan rapat.

Rapat tersebut pun mengeluarkan sembilan rekomendasi yang tertuang dalam surat bernomor 170/317/DPRD/VI/2023.

Rekomendasi itu pun diteruskan ke Bupati Luwu pada, Senin (19/6/2023).

Wakil Jenderal Lapangan Aliansi Pemuda Peduli Lingkungan Kamal Khatib mengaku, salah satu poin rekomendasi yakni menutup kawasan Hutan Simoma dengan police line belum juga dijalankan.

"Kami sangat sayangkan, karena beberapa rekomendasi tak pernah dijalankan. Misalnya soal penutupan kawasan Hutan Simoma dengan garis polisi," ujarnya, Jumat (30/6/2023).

Kata Kamal, Pemerintah Daerah Luwu seperti tak memberikan respon terkait hasil rekomendasi rapat yang telah ditetapkan.

"Pemda Luwu sepertinya tak serius dalam mengawal pengrusakan di Hutan Simoma. Padahal, sudah jelas kalau kawasan hutan itu adalah aset negara yang seharusnya dilindungi," jelasnya.

Sementara itu, Tribunluwu.com mengonfirmasi Kasat Reskrim Polres Luwu AKP Muhammad Saleh terkait perkembangan kasus Hutan Simoma.

Menurutnya, pihak kepolisian masih menunggu laporan resmi dari Pemerintah Kabupaten Luwu setelah pembalakan terjadi.

"Itu kan aset pemda, harusnya pihak pemda ada yang melaporkan. Sampai saat ini kami masih menunggu laporan resmi," pungkasnya.

DLH Bentuk Tim Investigasi

Sebagian kawasan Hutan Simoma, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan (Sulsel) dirusak oleh beberapa oknum menggunakan alat berat.

Beberapa hewan dan tanaman endemik pun terancam.

Hutan Simoma merupakan rumah bagi monyet hitam atau macaca maura.

Baca juga: Siapa Sebenarnya Sosok Jamil?, Diduga Jadi Salah Satu Dalang Pembalakan di Hutan Simoma Luwu

Baca juga: Anggota DPRD Luwu Sentil Kabapenda Andi Palanggi, Terbitkan SPPT di Hutan Simoma Tanpa Cek Lokasi