BI: Ekonomi Digital Sulsel Masih Perlu Dikembangkan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Potensi ekonomi digital di Indonesia sangat besar. Namun, terdapat beberapa hambatan dalam pengembangannya.

Kepala Divisi Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Sakti Arif Wicaksono, menyebut perkembangan ekonomi digital Indonesia masih terkonsentrasi di Jabodetabek.

“84,3 persen nilai ekonomi digital Indonesia dari Jabodetabek,” kata Sakti Arif Wicaksono dalam acara CEO Business Forum yang diinisiasi Apindo Sulsel dan Celebes Media di Padivalley, Kabupaten Gowa, Kamis (8/6/2023).

Menurut Sakti, angka 84,3 persen itu menjadi tantangan bagi pelaku usaha dan pemerintah untuk mendorong ekonomi digital semakin berkembang.

Baca juga: BI Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Sulsel Relatif Stabil di Triwulan 2

Ada beberapa kendala yang disebut menjadi hambatan perkembangan ekonomi digital di Indonesia, salah satunya infrastruktur. 

Sakti menilai, infrastruktur internet di Indonesia yang masih minim.

“Secara umum kita masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga,” sebut Sakti.

Kendala lainnya dari sisi sumber daya manusia. Dimana kekurangan 9 juta tenaga kerja sektor digital.

“Kekurangan kemampuan logistik juga masih tantangan bagi Indonesiq,” katanya.

Tantangan lainnya dari segi keuangan inklusif. Dimana hanya 50,8 persen populasi yang tidak punya rekening bank.

Lalu hanya 26,0 persen populasi Indonesia bisa akses kredit di bank.

Sakti memaparkan, khusus di Sulsel terdapat optimisme perkembangan ekonomi digital.

“Dari hasil pemantauan, di Sulsel nomor 12. Ini terbaik di kawasan timur Indonesia. Ini masih relatif lebih baik,” papar Sakti.

Namun, ia menilai perlu adanya pengembangan lebih besar untuk bisa tetap bersaing.

“Kendati memiliki keunggulan pengembangan ekonomi digital, tapi ini tetap perlu ditingkatkan untuk dapat bersaing,” tambah Sakti.
 
Diketahui, acara CEO Business Forum diinisiasi Apindo Sulsel dan Celebes Media, bekerja sama dengan berbagai pihaknya.

Hadir pula sebagai narssumber, Kepala Divisi Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Sakti Arif Wicaksono.

Kemudian hadir pula Komisaris Utama PTPN VI dan Dosen Ekonomi Unhas Muhammad Syarkawi Rauf. (*)