Asruddin Leo: Desain Teknologi Dalam Negeri Kunci Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Berbicara soal investasi, pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen. 

Namun, menurut Presiden Direktur Semen Tonasa Asruddin Leo, kondisi perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun terakhir masih belum stabil.

Hal itu disampaikan Asruddin Leo pada acara CEO Business Forum di Hotel Claro Makassar, Rabu (19/2/2025).

"Bicara investasi dan pertumbuhan ekonomi, saya melihat sekian puluh tahun ekonomi Indonesia didorong oleh konsumsi. Negara yang bergantung pada konsumsi itu sangat rentan," ujar Asruddin.

Ia menilai perekonomian Indonesia masih sangat bergantung pada konsumsi, yang rawan terdampak ketidakstabilan ekonomi global. 

Asruddin kemudian membandingkan Indonesia dengan negara-negara maju, seperti Korea Selatan dan Jepang, yang telah memiliki desain teknologi sendiri.

"Indonesia tidak punya desain teknologi dan tidak menciptakan nilai untuk bertahan dari goncangan ekonomi dunia," tambahnya.

Menurut Asruddin, meskipun industri Indonesia berkembang, teknologi yang mendukung industri tersebut bukanlah hasil inovasi dalam negeri.

"Kita punya industri, tetapi teknologi yang digunakan bukan hasil desain dalam negeri," ucapnya.

Ia menekankan bahwa untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen, masalah ketergantungan pada teknologi asing ini harus menjadi perhatian utama.

Sebagai pelaku industri semen, Asruddin mengakui bahwa Indonesia merasakan dampak dari ketidakstabilan ekonomi global.

"Suasana global 2-3 tahun terakhir dirasakan tekanannya, di semua aspek. Di industri semen, kami merasakan guncangan ini," kata Asruddin.

Dalam acara tersebut, hadir juga Chief Economist Bank Tabungan Negara Winang Budoyo dan Sekjen DPP Real Estate Indonesia Reymond Arfandy, yang turut menyampaikan pandangannya.

Reymond menekankan pentingnya Indonesia untuk mencapai target investasi 8 persen. 

Ia mengusulkan agar pemerintah menentukan 8 item investasi yang dapat menjadi dasar untuk program tax amnesty.