Luwu Utara Raih Watap, Bupati Indah Putri Indriani: Alhamdulillah WTP ke-11
Indah memberi apresiasi yang setinggi tingginya kepada seluruh SKPD yang telah menjadi bagian di dalam LHP ini.
Penulis: Ivan Ismar | Editor: Saldy Irawan
TRIBUNLUTRA.COM, MASAMBA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Utara kembali meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI perwakilan Sulawesi Selatan, Amin Adab Bangun kepada Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, Selasa (16/5/2023).
Pemghargaan diterima Indah di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Makassar.
Ini adalah prestasi Luwu Utara dalam pengelolaan keuangan di bawah kepemimpinan Indah Putri Indriani.
Indah Putri bersyukur atas WTP yang kembali Pemkab Luwu Utara.
“Alhamdulillah, ini adalah WTP ke-11 bagi Luwu Utara. Dan sepuluh kali diraih secara berurut-turut," kata bupati perempuan pertama di sulsel, Sabtu (20/5/2023).
Tentu saja, kata Indah, ini menjadi motivasi, penyemangat bagi seluruh jajaran pemerintah di Kabupaten Luwu Utara.
Untuk dapat terus melakukan perbaikan dalam rangka pengelolahan keuangan sekaligus memastikan hasilnya berdampak kepada masyarakat.
Indah memberi apresiasi yang setinggi tingginya kepada seluruh SKPD yang telah menjadi bagian di dalam LHP ini.
“Terima kasih untuk kerja sama yang tetap terbangun, tentu saja hal-hal yang perlu di tindaklanjuti untuk segera di tindaklanjuti,"
"Sehingga kita berharap kedepan laporan keuangan tetap meraih predikat terbaik sehingga berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat,”tuturnya.
Ia juga menyampaikan ucapan yang sama kepada BPK RI Perwakilan Sulsel yang terus memberikan atensi terbaiknya kepada pemkab Luwu utara.
Juga memberikan ucapan yang sama kepada jajaran DPRD Luwu Utara yang telah ikut men-support dan mendukung, terutama dalam fungsi penganggaran dan pengawasan APBD.
Sementara itu, Kepala BPK RI Sulawesi Selatan, Amin adab bangun, mengatakan bahwa pemberian opini WTP bagi pemda adalah tugas konstitusi BPK dalam rangka transparansi.
“Ini adalah salah satu bentuk amanah dari rakyat yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemda melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,” jelasnya.(*)
Enam Fraksi di DPRD Luwu Utara Sepakat Tolak Kenaikan Gaji DPR RI |
![]() |
---|
Dulu Penumpang dan Supir, Intip Kisah Ramsal dan Lukman Duo Sahabat di Luwu Utara |
![]() |
---|
Pelajar Lutim Minta Tak Dianggap Nakal meski Keluar Malam |
![]() |
---|
Johar Karim Dikukuhkan Jadi Ketua BPD KKLR Luwu Utara |
![]() |
---|
Sosok 2 Bupati dan 1 Wakil Bupati Asal Sulsel Punya Jabatan di Asosiasi Pemerintahan, Eks Legislator |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.