Kebangkitan Nasional dan Lara Hati di Proyek BTS

Anshar Aminullah (Mahasiswa Sosiolog UI)

TRIBUN-TIMUR.COM - Dalam banyak kesempatan, dr Wahidin Sudirohusodo konon selalu mengulang-ulang kalimat ini "Kalau bangsa ini ingin merdeka, ingin bebas dari penjajahan, maka rakyat harus cerdas dan harus pandai".

Spirit dari keinginan ini yang kemudian menjadi salah satu alasan di bentuknya organisasi Budi Utomo oleh sembilan orang pelajar pasca berinteraksi dengannya.

Adalah Mohammad Soelaiman, Gondo Soewarno, Goenawan Mangoenkoesoemo, Raden Angka Prodjosoedirdjo, Mohammad Saleh, Raden Mas Goembrek dan Soewarno yang menjadi lokomotif berdirinya gerakan ini. 

Berdarah Bugis dan Makassar keturunan dari Daeng Karaeng Nobo seorang bangsawan asal Makassar.

Dahulu, Wahidin muda kerap bepergian ke berbagai kota-kota besar di tanah Jawa sebagai upaya untuk memperbanyak ide serta gagasannya yang pada akhirnya disambut antusias mengenai bantuan dana bagi pelajar berdarah pribumi yang berprestasi namun tidak memiliki berkesempatan mengenyam pendidikan di bangku sekolah.

Meminjam istilah Hans-Georg Gadamer

Dalam uraian pemikirannya tentang keterpengaruhan sejarah (historically effected consciousness), bahwa pemahaman seseorang itu sangat dipengaruhi oleh tradisi, kultur dan pengalaman hidupnya.

Kontekstualitas dari apa yang dilakukan oleh tokoh penting dibalik berdirinya organisasi Budi Utomo ini kala itu sangat berpengaruh pada progresifitas pemikiran manusia Indonesia saat ini.

Kemajuan bangsa ini dalam berbagai hal tetap tak bisa menafikan apa yang telah dilakukan oleh organisasi ini di masa lalu. 

Faktor kontekstualitas dari DNA utama gerakan Kebangkitan Nasional ini telah berhasil merubah cara pandang (world view), cara berpikir (mode of thought) serta berperilaku (attitude) banyak tokoh hebat di negeri ini dari masa ke masa.

Meskipun terdapat pengecualian dan jeda dalam implementasinya, dimana salah satu putra kebanggaan dari pelosok Indonesia timur, tepatnya di Ruteng, NTT, 'khilaf' di level tinggi pada proyek BTS yang membuat seorang JGP harus berurusan dengan hukum karena indikasi korupsi.

Ini menjadi sekelumit kisah anti klimaks pada apa yang menjadi cita-cita Budi Utomo 115 tahun silam.