Polemik Kongres PP HPPMI Maros ke XVII Belum Berakhir

Alfian Palaguna menjabarkan tentang persiapan pelaksanaan Kongres tersebut.

“Kami telah melaksanakan dua kali rapat persiapan, yaitu pada 5 dan 12 April 2023. Rapat pertama dihadiri oleh hampir seluruh SC dan Ketua Panitia. Rapat kedua dihadiri oleh juga demikian m, tetapi pada rapat ini kami juga mengundang perwakilan dari masing-masing Paslon,” katanya.

“Kami juga mengundang 22 komisariat pada Rabu, 12 April 2023. Namun, pada saat pelaksanaan Kongres, beberapa komisariat tidak datang. Saya tidak tahu mengapa mereka tidak datang? Apakah mereka tidak bisa bangun pagi, tidak mau menunggu di lokasi, atau memang menyadari dirinya sudah kalah. Entahlah,” sambungnya.

Ia juga menjelaskan lebih lanjut bahwa dalam pelaksanaannya sempat diskorsing hingga 1x20 menit untuk menunggu hingga korumnya forum sidang.

“Kami sempat menunda sidangnya hingga 1x20 menit, tapi beberapa peserta tidak kunjung hadir, sehingga kami melanjutkan sidangnya sesuai dengan aturan main,” jelasnya.

Di sisi lain Master of Campaign Paslon 01, Qadar Usman, memaparkan bahwa ada beberapa kejanggalan yang terjadi dalam kongres tersebut.

“Kami mengakui bahwa Panitia Pelaksananya legal dan kami juga diundang untuk mengikuti Kongres tersebut. Waktu yang tertulis di undangan adalah 10.00 Wita. Namun tidak ada tanda-tanda akan ada dan dimulainya forum Kongres hingga 15.00 Wita. Hal ini berdasarkan keterangan dari komisariat koalisi kami yang ada di lokasi,” paparnya.

Kader HPPMI Pelajar itu menerangkan lebih lanjut bahwa dirinya seolah-olah dikecewakan sama dengan yang terjadi di Makassar.

“Setelah 15.00 Wita, kami mengonfirmasi kembali pelaksanaan Kongres itu, tetapi kami tidak mendapatkan respon apa-apa dari Panitia Pelaksana. Beberapa komisariat koalisi kami juga sudah meninggalkan forum kongres. Kami merasa, mungkin Kongres itu tidak terlaksana sebagaimana di Makassar,” terangnya.

Qadar menambahkan, setelah koalisinya meninggalkan lokasi dan merasa kongres itu tidak terlaksana, tiba-tiba muncul kabar dan rilis berita, Dandi Samalewa dan Muh Zahrir Syah ditetapkan sebagai Ketua dan Wakil Ketua HPPMI Maros.

“Kabar penetapan dan pengesahan Paslon 02 itu tiba-tiba muncul ke permukaan pada 19.00 Wita. Kami sempat mengonfirmasi kembali bahwa untuk menanyakan alasannya. Namun, jawaban SC mengatakan dirinya sudah menskorsing sidang selama 1x20 menit,” tambahnya.

“Seharusnya Panitia Pelaksana menghubungi kami jika Kongres itu sudah di mulai. Apalagi jika sidangnya diskorsing. Namun, itu tidak dilakukan sehingga kami merasa dikelabuhi oleh mereka semua,” pungkasnya.

Hal tersebut melahirkan anggapan bahwa Kongres PP HPPMI Maros XVII ilegal.

Sampai berita ini dirilis, tim pencari data berupaya menghubungi beberapa Panitia Pelaksana. Namun, tidak ada tanggapan sama sekali. Begitupun dengan Ketua PP HPPMI Maros Periode 2021-2023, Athila Naufal.

Diketahui Ketua Panitia Kongres PP HPPMI Maros ke XVII adalah Agung Maharu. Ia berasal dari almamater yang sama dengan Dandi Samalewa, Alfian Palaguna, dan Ketua PP HPPMI Maros 2021-2023.

Terbentuknya Aliansi Komisariat HPPMI Maros

Buntut dari Kongres yang dianggap ilegal tersebut melahirkan Aliansi Komisariat HPPMI Maros.

Aliansi itu terdiri dari 15 komisariat dan satu Lembaga Otonom.

Komisariat kampus terdiri dari UNM, Unibos, Uncok, Universitas Muslim Maros (UMMA), Universitas Hasanuddin (Unhas), dan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM).

Sementara itu untuk komisariat Kecamatan terdiri dari Turikale, Mandai, Maros Baru, Bantimurung, Tanralili, Tompobulu, Moncongloe, dan Cenrana.

Lalu ditambah komisariat Pelajar dan Lembaga Pecinta Alam (LPA).

15 komisariat dan satu Lembaga Otonom tersebut menolak proses Kongres dari awal hingga saat ini.

Juru Bicara Aliansi, Qadar Usman, menegaskan pernyataan sikap dari Aliansi dalam sebuah konferensi pers yang dilaksanakan dipada Rabu, (19/4/2023).

“Kami menolak keras prosesi Kongres dari awal hingga akhir karena pertama soal legalitas SC, perangkat SC hingga kepanitiaan yang tidak netral, dan terakhir adanya implikasi kesengajaan dalam mengelabui beberapa pihak dalam pelaksana Kongres di Wisma Tani,” tegasnya.

Qadar menambahkan bahwa untuk menghadapi masalah tersebut, maka Aliansi menegaskan untuk menjalankan dua alternatif.

Tujuannya adalah untuk menyelamatkan organisasi.

“Dengan demikian kami akan segera melaksanakan Kongres Luar Biasa yang tentu melibatkan semua Komisariat dan Lembaga Otonom. Tentunya juga berdasarkan saran dan pertimbangan Dewan Konsultasi (DK),” tambahnya.

“Apabila Kongres Luar Biasa tidak dapat dilaksanakan karena kekosongan kepengurusan saat ini. Maka kami akan mengulang Kongres XVII ini dengan menunjuk karateker berdasarkan pertimbangan DK dan seluruh komisariat,” tutupnya.(*)