Penanganan Stunting
BKKBN Sulsel Nilai Pemkab Sidrap Perlu Kejar Penurunan Stunting
berdasarkan Data Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) prevalensi stunting Sidrap tahun 2021 sebesar 25,4 persen.
Penulis: Siti Aminah | Editor: Hasriyani Latif
Basra menegaskan intervensi penanganan stunting tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri.
Apalagi masalah stunting sangat kompleks meliputi faktor sensitif dan spesifik sehingga penanganannya melibatkan multipihak.
"Mengatasi masalah stunting ini, kita harus bekerja secara integratif antar OPD yang ada di Sidrap. Dimana upaya dilakukan melalui dua intervensi yaitu intervensi spesifik dan intervensi sensitif," jelasnya.
Intervensi spesifik berkaitan dengan sektor kesehatan seperti asupan makanan, status gizi ibu, penyakit menular.
Sementara intervensi sensitif merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penyebab tidak langsung stunting seperti akses dan kualitas sanitasi, perilaku dalam mengasuh serta lingkungan.
"Dalam penurunan angka Stunting intervensi sensitif memiliki kontribusi sebesar 70 persen sementara intervensi spesifik menyumbang sekitar 30 persennya" tambahnya.
Kemudian pemerintah desa diminta untuk mengalokasikan anggaran penanganan stunting melalui dana desa.
Menurutnya hal ini sesuai dengan regulasi Permendes nomor 8 tahun 2022
"Harapan saya dalam rembuk stunting ini lahir komitmen bersama seluruh OPD, untuk berkerja bersama menurunkan angka stunting di Sidrap, dan yang paling penting ada rencana tindak lanjut hal-hal apa saja yang akan dilakukan kedepan mengentaskan stunting ini," tutupnya.(*)
Kepala BKKBN RI Apresiasi Palopo Sulsel, Angka Stunting Tinggal 1,9 Persen |
![]() |
---|
13 Desa Jadi Lokus Stunting, Pemkab Sidrap Fokus Konvergensi Lintas Sektor |
![]() |
---|
Sulsel Dapat Suntikan Dana Rp5,6 Miliar untuk Penanganan Stunting |
![]() |
---|
Bupati Gowa Paparkan Program Stunting Dihadapan Tim Setmil Presiden RI dan BKKBN |
![]() |
---|
Pemkab Enrekang Target Turunkan Angka Stunting hingga 15 Persen |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.