PDIP Blak-blakan Ajukan Nama Kader Calon Menteri Apabila Jokowi Reshuffle Kabinet

TRIBUN-TIMUR.COM -- PDIP disebutkan telah mengajukan nama kader sebagai calon menteri kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi jika terjadi perombakan kabinet atau Reshuffle Kabinet.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto saat ditanya wartawan.

Nama itu disampaikan kepada Jokowi sebagai saran dari PDIP jika sewaktu-waktu presiden merombak atau reshuffle kabinet.

Meski demikian, Hasto belum mau mengungkap siapa nama kader yang diusulkan kepada Jokowi.

Termasuk bocoran jabatan menteri yang diusulkan.

"Tentu saja sebagai partai kami memberikan masukan. Tapi terkait dengan nama, ada aspek-aspek teknis, ini menyangkut masa depan seseorang. Kami mohon maaf tidak bisa menyampaikan," kata Hasto saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (28/1/2023).

Hasto mengatakan nama itu tidak bisa disampaikan sebagai etika dalam berpolitik.

Ia juga tak mengungkapkan kapan dan di mana PDIP menyodorkan nama kadernya untuk menjadi calon menteri itu kepada Jokowi.

Menurut Hasto, Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri sering bertemu dengan Jokowi, baik di Istana Merdeka hingga Istana Batu Tulis, Bogor. "

Kalau kita berpolitik, kalau kita bertemu dengan Pak Jokowi, di Istana Merdeka maupun di Batu Tulis dan juga di tempat-tempat lain," tutur Hasto.

Di sisi lain ia menegaskan bahwa hak prerogatif presiden untuk memutuskan siapa yang akan di-reshuffle ataupun siapa tokoh yang bakal menggantikannya.

"Kalau reshuffle kan hanya bisa terjadi atas kehendak bapak presiden dan itu kewenangan bapak Presiden," jelas dia.

Belakangan santer disebut Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle pada 1 Februari 2023 yang bertepatan dengan Rabu Pon di kalender Jawa.

Jokowi memang kerap mengambil atau mengumumkan keputusan penting pada Rabu Pon atau Rabu Pahing berdasarkan kalender Jawa.

Misalnya, Jokowi pertama kali melakukan reshuffle pada Rabu, 12 Agustus 2015.

Jika ditelisik, dalam kalender Jawa, tanggal tersebut jatuh pada Rabu Pon.

Kemudian, Jokowi kembali merombak jajaran kabinetnya pada Rabu Pon yang kala itu jatuh pada 27 Juli 2016.

Terkait hal itu Hasto meminta masyarakat menunggu apakah akan ada keputusan Jokowi pada 1 Februari nanti.

"Ya, Rabu Pon, berbagai momentum-momentum pada Rabu Pon, itu memang sering mengandung sesuatu yang istimewa dalam pengertian muncul kesadaran batin di dalam mengambil keputusan-keputusan strategis," ucap dia.

Dia mengatakan setiap pemimpin memiliki referensi waktu dalam membuat keputusan. Seperti, Bung Karno yang menggunakan preferensi 17 Agustus 1945.

"Maka membangun Waduk Jatiluhur itu mengandung angka-angka itu. Kemudian menetapkan pola pembangunan semesta berencana, itu total halamannya seperti itu, mewakili 17-8-45 sehingga itu preferensi biasa dipilih para pemimpin. Ya, kita tunggu saja apakah akan terjadi reshuffle atau tidak, kita tunggu saja keputusan presiden," kata dia.

Presiden Jokowi sendiri sebelumnya meminta publik untuk menunggu.

Ia enggan berkomentar banyak soal kabar reshuffle yang akan diumumkan Rabu 1 Februari 2022.

"Tunggu," kata Jokowi saat ditemui usai mengecek proyek sodetan Kali Ciliwung di Jakarta Timur, Selasa (24/1/2023).

Ini adalah jawaban yang selalu diulang-ulang Jokowi soal reshuffle.

Sejauh ini, ia tidak membantah ihwal isu reshuffle ini.

"Tunggu saja, ditunggu saja," kata Jokowi saat ditanya kemungkinan adanya reshuffle pada tahun ini mengunjungi Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (2/1/2023).

Ketika ditanya apakah reshuffle akan berasal dari Menteri NasDem, Jokowi kembali memberikan jawaban yang sama.

"Ditunggu saja," kata dia.

Tiga hari kemudian, Jokowi juga tidak membantah isu ini.

"Besok. Ya besok, bisa Jumat bisa Senin bisa Selasa bisa Rabu," kata Jokowi sambil tertawa kecil, saat mengunjungi Blok Rokan di Dumai, Riau, Kamis (5/1/2023).

Sementara Plt Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Mardiono juga sempat merespons isu reshuffle yang kemungkinan akan dilakukan pada Rabu 1 Februari 2023.

"Ya, kalau itu (reshuffle])kan hak prerogatif Pak Presiden, kapan saja bisa dilakukan. Jadi tidak pada waktu tertentu, harus bulan ini. Tidak. Tapi kapan saja itu bisa dilakukan," kata Mardiono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Mardiono berpandangan reshuffle dibutuhkan agar sisa pemerintahan Jokowi lebih efektif. Ia pun menghormati keputusan Jokowi jika reshuffle terjadi.

"Nah, tentu reshuffle ini diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan di mana sisa pemerintahan yang tinggal dua tahun ini diperlukan adanya kinerja yang lebih efektif lagi," ucap Mardiono.

"Kalau kemungkinan Presiden Jokowi melakukan reshuffle itu sah aja karena itu memang hak yang harus kita hormati," ucapnya.

Mardiono menuturkan sejauh ini belum ada jadwal Jokowi mengumpulkan seluruh ketua umum parpol.

Namun, tak menutup kemungkinan Jokowi sudah mengundang para ketua umum partai politik satu per satu.

"Kalau dikumpulkan secara serentak seluruhnya itu belum, tapi kalau sendiri-sendiri mungkin sudah," kata dia.

Lebih lanjut, Mardiono menyambut baik jika ada kader PPP yang ditambah masuk dalam kabinet Jokowi.

"Kalau ada reshuffle PPP nanti ada kader yang direkrut ya alhamdulillah. Kalau kita berhasil cetak kader yang mendukung pemerintah, ya kenapa tidak?," kata Mardiono.(tribun network/yud/fik/man/dod)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul PDIP Akui Sodorkan Nama Calon Menteri Siap-siap Jika Jokowi Reshuffle Kabinet, Siapa Sosoknya?