Bawaslu Putuskan KPU Sulsel Tidak Terbukti Melanggar Administrasi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Pengawas Pemilihan Umum Sulawesi Selatan (Bawaslu Sulsel) memutuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi.

Keputusan tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Sulsel Laode Arumahi dalam sidang pembacaan putusan di kantor Bawaslu Sulsel, Jl AP Pettarani, Makassar, Jumat (6/1/2023).

Pembacaan putusan tersebut dihadiri oleh seluruh komisioner Bawaslu yakni, Azry Yusuf, Asradi, Amrayadi, Saiful Jihad, Adnan Jamal, dan Hasmaniar Bachrun.

Pelapor dalam hal ini Samsang Syamsir dan Aflina Mustafainah turut hadir didampingi tim kuasa hukum dalam sidang pembacaan putusan tersebut.

Sementara terlapor dalam hal ini komisioner KPU Sulsel tak satupun hadir di lokasi sidang.

Terlapor hanya diwakili oleh Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Sulsel Rahmansyah dan satu pegawai KPU.

Hanya satu komisioner KPU Sulsel mengikuti sidang secara daring yakni Fatmawati.

Pada sidang tersebut, Komisioner Bawaslu Sulsel Azry Yusuf terlebih dulu membacakan 22 poin penilaian dan pendapat majelis pemeriksa.

Setelah Azry Yusuf membacakan 22 poin tersebut, Laode Arumahi mengambil alih pimpinan sidang lalu membacakan keputusan sidang.
 
"Terhadap hasil pemeriksaan, majelis hakim memutuskan, menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Laode Arumahi lalu mengetuk palu.

Baca juga: Bawaslu Putuskan Dugaan Pelanggaran Administrasi KPU Sulsel Hari Ini 6 Januari 2023

Baca juga: DAK Kemendagri Jadi Rujukan KPU Sulsel Tata Dapil dan Tentukan Ulang Kursi DPRD

Laode Arumahi menyampaikan kepada pihak yang merasa tidak puas dengan keputusan tersebut, dapat mengajukan permintaan koreksi kepada Bawaslu.

"Bagi yang tidak puas, silakan mengajukan permintaan koreksi paling lama tiga hari setelah pesan ini dibacakan," katanya.

Sebelumnya, Bawaslu Sulsel telah menggelar dua kali sidang atas dugaan pelanggaran administrasi KPU Sulsel.

Dugaan pelanggaran administrasi KPU Sulsel dilaporkan oleh koalisi organisasi masyarakat sipil (OMS) pada 19 Desember yang teregister secara resmi di Bawaslu pada 21 Desember 2022.

KPU Sulsel dilaporkan karena diduga meloloskan partai politik yang tidak lolos pada rapat pleno 10 Desember 2022 lalu.

Atas laporan OMS tersebut, Bawaslu Sulsel menyidangkan KPU Sulsel sebanyak dua kali.