Pemilihan Kepala Desa Ibarat Api dalam Sekam

Oleh Amir Muhiddin

Dosen Fisip Unismuh Makassar dan Dewan Pakar Rasindo

Menarik pernyataan sahabat saya Dr Adi Suryadi Culla MA terkait kisruh Pemilihan Kepala Desa di Takalar beberapa hari yang lalu kemudian di publish di beberapa media online.

Kisruh terjadi disalah satu desa pemilihan akibat rasa tidak puas atas calon mereka yang gagal masuk nominasi calon tetap.

Rasa tidak puas itu dilampiaskan dengan cara protes, turun ke jalan, bahkan sampai menutup beberapa ruas jalan Galesong, Barombong dan Limbung dan belum puas dengan itu bahkan mereka membakar salah satu kantor desa yaitu kantor Desa Sampulungang.

Kisruh pilkades yang terjadi di Takalar tersebut memang memprihatinkan sebab bukan saja mencederai demokrasi yang ingin dibangun kembali dari desa, akan tetapi juga akan menjadi preseden buruk atas pemilihan pilkades berikutnya.

Sebab secara normatif pemilihan kepala desa telah diantur di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana pasal 31 (1) menyebut bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/kota.

Itu artinya 8.1616 desa juga melaksanakan pemilihan kepala desa.

Bisa dibanyangkan jika 416 kabupaten di Indonesia, satu saja perkabupaten yang mengalami konflik, maka pemerintah akan pusing tujuh keliling memikirkan solusinya,belum lagi masalah-masalah turunannya, termasuk potensi konflik sosial dan komunal.

Api Dalam Sekam

​Kisruh Pilkades di Takalar digambarkan (deskriptif) dan dipredikasi (prediktif) oleh sahabat saya Adi Suryadi sebagai hal yang membahayakan bahkan menyimpan potensi konflik dan pada titik kulmunasi tertentu akan memicu komflik lebih besar, Pilkades menurut beliau ibarat “Api dalam Sekam”.

Ini bisa dimaknai bahwa pilkades, meskipun mungkin berjalan dengan sukses, tetapi tetap saja menyimpan benih-benih konflik, apalagi yang memang tidak sukses karena berbagai pelanggaran.

Menurut Adi Surayadi bahwa banyaknya kasus pilkades seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah untuk menjadi bahan eveluasi, karena memang ada kesalahan besar dimana sistem Pilkades, tidak ada mekenisme pelembagaan konflik seperti yang dimiliki Pilkada, kalau Pilkada ada bawaslu di Propinsi ada Panwas.

Pada sistem pilkaddes tidak ada kanalisissi konflik, sampai-sampai konflik akan terus menjadi api dalam sekam hingga masuk pilkades berikunya, dan ini sepertinya dibiarkan dan tentu saja pemerintah seharusnya ikut bertanggung jawab.

Saya sependapat dengan sahabat saya Adi Suryadi, bahwa pemerintah toh kalau mau dan tetap ingin mempertahankan sistem pemilihan kepala desa ini, seharusnya lebih menyempurnakan lagi sistim kelembagaannya.