Libatkan KPU dan Bawaslu, Harun Rani Jamin Tak Ada Kecurangan di Pemilu Raya Makassar 2022

Pemkot Makassar menggandeng Bawaslu dan KPU Makassar untuk mengawasi Pemilu Raya RT/RW Makassar.

TRIBUN TIMUR/SALDY
Camat Mariso Harun Rani dan Camat Biringkanaya Syahrum Makuradde siap sukseskan Perwali pemasangan Closed Circuit Television (CCTV) yang saat ini sedang di genjot Pemkot Makassar. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar memastikan tidak ada kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu Raya RT/RW secara elektronik voting (e-Voting).

Seperti didugakan pada mantan Ketua RT/RW di Makassar, Pemilu Raya dicurigai menimbulkan banyak masalah, termasuk kecurangan dalam proses pemilihan.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Makassar Harun Rani mengatakan ia menjamin tidak akan ada kecurangan dalam pemilihan ini.

Harun menyatakan, sebelum menggandeng penyedia jasa pembuatan aplikasi, ia mewanti-wanti terkait keamanan platform atau aplikasi yang akan digunakan dalam pemilihan.

“Kecurigaan mereka (mantan ketua RT/RW) memang harus diberi penjelasan, bahwa apa yang mereka khawatirkan tidak akan terjadi karena sudah ada antisipasi awal dilakukan,” katanya.

Ia meminta, seluruh masyarakat termasuk mantan ketua RT/RW untuk melakukan pengawasan secara bersama pada saat berlangsungnya tahapan pemilihan.

Baca juga: Hamzah Hamid Sarankan Undang Mantan Ketua RT/RW Bahas Rencana e-Voting Pemilu Raya Makassar

Baca juga: Ketua Fraksi PKS Makassar Anwar Faruq Ingatkan Dinas PU Makassar Soal Silpa Rp1 Triliun

Di samping itu, Pemkot Makassar juga menggandeng Bawaslu dan KPU untuk mengawasi Pemilu Raya.

“Kami sudah sowan, menghadap ke Bawaslu dan KPU, mereka akan terlibat untuk mengawasi supaya tidak ada kecurangan,” katanya.

Pertimbangan Pemkot melakukan pemilihan secara e-Voting karena bisa menghemat anggaran. Dimana anggaran Pemilu Raya secara e-Voting hanya Rp2,9 miliar.

Sementara pemilihan secara konvensional butuh anggaran sebanyak Rp5 miliar, hampir dua kali lipatnya.

“Jasa pembuatan aplikasi Rp100 juta, lebihnya akan digunakan untuk bimtek dan honor petugas TPS,” katanya.

Sementara biaya untuk pengadaan surat suara sesuai dengan pengalaman sebelumnya mencapai Rp880 juta.

Pertimbangan lainnya, butuh waktu panjang jika menggunakan metode konvensional karena pengadaan surat suara akan melewati tahapan lelang terlebih dahulu.

Menurutnya, itu butuh waktu lama dan sulit dijalankan tahun ini, sementara Pemilu Raya sudah mendesak.

Halaman
12
Sumber: Tribun Timur
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved