Opini

Ayo Demo!

Daerah tidak baik-baik saja, bahkan negara pun nasibnya sama”, katanya dengan suara datar tanpa ekspresi senyum di wajahnya. “Oh begitukah”, kataku.

DOK PRIBADI
Dosen Ilmu Komunikasi Unhas, Abdul Gafar 

Oleh: Abdul Gafar, Pendidik di Departemen Ilmu
Komunikasi Unhas Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM - Daerah tidak baik-baik saja, bahkan negara pun nasibnya sama”, katanya dengan suara datar tanpa ekspresi senyum di wajahnya. “Oh begitukah”, kataku dengan menatap matanya.

Rupanya apa yang dikatakan sahabat ini seperti apa yang penulis dapatkan dari pesan-pesan WA.

Seliweran informasi yang berkejaran satu dengan lainnya terus berdatangan dalam berbagai versi.

Nada puas, senang, kecewa, sedih, bahkan ungkapan rasa marah turut menambah khasanah wawasan kita.

Itulah wujud ekspresi manusia yang dijamin dalam undang-undang di negeri ini. Tetapi apakah semua warga bangsa ini tahu undang-undang tersebut ? Jangankan warga biasa, aparatpun terkadang tidak paham aturan itu. Akibatnya mudah terjadi benturan di lapangan.

Beberapa kasus yang terjadi akibat pernyataan di media sosial berdampak sanksi hukum.

Kebebasan ekspresi yang tidak dipahami secara benar, terkadang ‘dipaksa’ meringkuk di belakang terali besi. Saat ini, warga bangsa mudah melakukan tuntutan terhadap sesama warga, kelompok, ataukah negara berkaitan informasi yang dianggap tidak benar.

Dalam Undang-Undang ITE No.19 tahun 2016 tetang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun2008 terdapat pasal-pasal yang dapat menjerat pengguna media sosial. Pasal-pasal tersebut antara lain pasal 27 ayat 1 dan3, pasal 28 ayat 2, dan pasal 29.

Agar tidak terjadi perlakuan sewenang-wenang, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan Surat Edaran nomor : SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif dalam 11 point.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved