Batalyon 120

Bocor! Ternyata Ini Sumur 'Uang' Batalyon 120 Ormas Bentukan Kapolrestabes Makassar dan Wali Kota

Kabar penggerebekan Batalyon 120 Makassar juga mendapat sorotan netizen di media sosial. Banyak netizen pertanyakan sumber pendapatan Batalyon 120.

Editor: Sakinah Sudin
Muh Sauki Maulana/Tribun Timur
Mantan Kanit Reserse Polsek Tallo Iptu Faizal di Mapolrestabes Makassar, Jl Ahmad Yani, Sulsel, Selasa (13/9/2022). Faisal pun menjelaskan, alasan sebenarnya dirinya dicopot dari jabatan Kanit Reskrim Polsek Tallo. - Ternyata Ini Sumur 'Uang' Batalyon 120 Ormas Bentukan Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Budhi Haryanto dan Wali Kota Mohammad Ramdhan Pomanto 

Menurutnya, dia dipecat lantaran tidak menyampaikan fakta yang terjadi pada tim Dantim Thunder Polda Sulsel yang melakukan penggeledahan pada Minggu (11/9/2022).

"Pada saat itu, kami datang ke TKP setelah pelaksanaan sudah terjadi, artinya sudah disterilkan. Saya selaku kanit, pada waktu itu mengaku salah. Karena tidak berani menyampaikan kepada tim Dantim Thunder Polda Sulsel terkait peristiwa pidana," jelasnya, Selasa (13/9/2022).

Dirinya menambahkan, pencopotan yang ia alami murni dari kesalahan dirinya sebagai Kanit Reserse karena mengamankan 48 pemuda di Mapolsek Tallo.

"Apa yang kami dapatkan memang sudah dalam kondisi berada di markas Batalyon 120. Sehingga terjadi peristiwa seperti itu, saya menyadari bahwa itu kekurangan saya sebagai kanit tidak berani menyampaikan bahwa hal ini tidak bisa ditindaklanjuti karena belum terdapat peristiwa pidana," ujarnya.

Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Budhi Haryanto pun menambahkan, Iptu Faizal tidak menjalankan fungsinya sebagai Kanit Reskrim dengan baik.

Apalagi, tidak menerapkan Restorative Justice (RJ) pada penangkapan Batalyon 120 yang belum masuk peristiwa pidana.

"Tidak berani menyampaikan kalau itu belum masuk peristiwa pidana, sampai berita ini menjadi blunder," katanya.

Sementara itu, pengamat hukum UMI Makassar, Prof Hambali Thalib angkat bicara soal RJ yang dialamatkan Kapolrestabes Makassar kepada Iptu Faizal.

Menurutnya, tindakan RJ di Peraturan Kepolisian No 8 tahun 2021 itu benar bisa dilakukan untuk tindakan pidana ringan.

Namun, Prof Hambali Thalib menekankan, RJ baru benar-benar berlaku ketika dua pihak yang terlibat dalam satu perkara itu dipertemukan oleh pihak kepolisian.

"Bunyinya seperti ini perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak," ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (12/9/2022).

"Seharusnya kalau memang ada warga melapor, itu kemudian dipertemukan antara warga dengan pihak Batalyon 120 ini," tambahnya.

Sebagai seorang akademisi, Prof Hambali Thalib juga menyayangkan pencopotan Kanit Reskrim Tallo, Iptu Faizal, oleh Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Budhi Haryanto.

Dirinya mengaku, alasan ketidakprofesionalitas belum ia temukan di kasus penggeledahan Sekretariat Batalyon 120 ini.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Timur
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved