3 Organisasi Mahasiswa di MakassarUnjuk Rasa di Kantor DPRD Sulsel, Tolak Kenaikan BBM

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Tiga organisasi mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) di Kantor DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel), Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Senin (5/9/2022).

Tiga organisasi mahasiswa yakni, PMII Cabang Gowa, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) dan HMI Koorkom UMI.

Mereka melakukan aksi dengan membentangkan spanduk penolakan kenaikan BBM.

Massa juga menutup Fly Over, Jl Urip Sumoharjo sehingga membuat para pengendara mencari jalan alternatif.

PMII Cabang Gowa dalam tuntutannya menyampaikan empat tuntutan.

Menolak tegas kenaikan kebijakan harga BBM  bersubsidi. Mendesak pemerintah secara serius dan sungguh-sungguh memberantas mafia BBM.

Baca juga: Catat! 3 Tuntutan Mahasiswa HMJ Teknik PWK UIN Alauddin Tolak Kenaikan Harga BBM

Baca juga: Didukung Emak-emak dan Pengguna Jalan, HMI Palopo Demo Tolak BBM Naik dengan Tutup Jl Trans Sulawesi

Mendesak pemerintah untuk segera menetapkan kebijakan subsidi tepat sasaran.

Mendorong pemerintah membuka keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan dan penyaluran BBM bersubsidi.

Sementara LMND memiliki lima poin tuntutan. Menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karena mempengaruhi daya beli rakyat, harga kebutuhan hidup dan produktivitas.

Revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian  dan Harga Jual BBM.

Mendorong percepatan pembangunan industri nasional untuk mengatasi ketergantungan importir minyak. Mendorong aparat penegak hukum memberantas mafia gas. Mendorong pemerintah mempercepat pembangunan energi baru terbarukan sebagai solusi atasi krisis global.

Lalu HMI Koorkom UMI  mendesak Presiden Joko Widodo untuk menurunkan harga BBM bersubsidi.

Menolak RUU-KUHP, menuntut pemerintah mengatasi kenaikan harga bahan pokok.

Hentikan segala perampasan ruang hidup. Mendesak DPR-RI mengevaluasi Menteri ESDM dan BUMN terkait maraknya mafia gas.

Baca juga: Emak-emak di Parepare Juga Dukung Aksi Unjuk Rasa HMI Tolak Kenaikan BBM

Mendesak Presiden Joko Widodo dan DPR-RI mencopot Kapolri, Komjen Listyo Sigit Prabowo karena tidak mampu mengontrol kepolisian, dalam hal ini anggota kepolisian yang melakukan tindakan represif kepada kader HMI Cabang Dompu.

Reformasi institusi kepolisian karena banyak sekali penyimpanan dilakukan para petinggi Polri.

Aksi di Kantor DPRD Sulsel sempat terjadi adu mulut antara petugas negosiator dengan massa aksi.

Sebab, massa aksi ingin masuk ke Kantor DPRD Sulsel, tapi tidak ada anggota DPRD di dalam. (*)