DPRD dan Mahasiswa Palopo Tolak Kenaikan BBM

TRIBUNPALOPO.COM, WARA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel) menolak rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.

Pernyataan penolakan itu disampaikan Wakil Ketua I DPRD Palopo, Abdul Salam saat menerima aspirasi puluhan mahasiswa di ruang aspirasi DPRD Palopo, Jumat (2/9/2022).

"Kami secera kelembagaan menolak rencana kenaikan BBM," kata Salam di hadapan mahasiswa atau kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Pernyataan DPRD secara kelembagaan ini akan disampaikan kepada pihak terkait yang ada di pusat.

"Kita akan bersurat ke pusat, seperti ke kementerian hingga pertamina atau yang terkait," paparnya.

Sebelum ke DPRD puluhan kader PMII Palopo demo di perempatan Jl Andi Djemma-Jl Andi Baso Rahim atau samping kantor walikota Palopo.

Dalam aksinya, mahasiswa melakukan orasi secara bergantian.

Mereka membakar ban bekas di tengah jalan dan mengibarkan bendera.

Aksi para mahasiswa ini sempat mengganggu pengguna jalan utama di kota itu.

Meski begitu, masyarakat tidak melakukan protes.

Mereka bahkan mendukung demo yang dilakukan mahasiswa.

"Demo begini baru bagus, betul-betul memperjuangan aspirasi masyarakat," kata Yunus, salah satu warga.

Jenderal lapangan, Hidayat, mengaku membawa sejumlah tuntutan dalam aksi ini.

Diantaranya menolak secara tegas rencana kenaikan BBM.

Juga mendesak aparat kepolisian memberantas mafia minyak.

Serta mendesak pemerintah memperbaiki kebijakan BBM subsidi supaya tepat sasaran.

"Intinya kami secara tegas menolak rencana kenaikan BBM," paparnya.

Selain PMII, sejumlah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palopo (UMP) juga melakukan demo dengan tuntutan yang hampir sama.

Demo penolakan kenaikan BBM disuarakan mahasiswa UMP di depan kampus mereka Jl Jenderal Sudirman Palopo. (*)