Interdependensi Ekonomi dan Politik

Oleh: Ilyas Alimuddin
Dosen Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan FEB UHO
Alumni Pasca Sarjana EPP Unhas

TRIBUN-TIMUR.COM - Sampai pertengahan bulan Juli tahun 2022, ada begitu banyak peristiwa yang menjadi pusat perhatian secara global.

Misalnya Perdana Menteri Inggris, Borris Johnson yang “dipaksa” mengundurkan diri dari jabatannya.

Kemudian kisah pilu di Negeri Sakura, Jepang, dimana Mantan PM Shinzo Abe mati tertembak.

Termasuk pula peristiwa demonstrasi Srilangka yang memaksa sang Presiden Gotabaya Radjapaksa mundur dan kabur meninggalkan negerinya.

Sebelumnya sang kakak, Mahinda Rajapksa yang menjabat sebagai Perdana Menteri, terlebih dahulu mengundurkan diri.

Peristiwa-peristiwa tersebut semestinya menjadi pelajaran berharga, khususnya bagi mereka yang diberi amanah jabatan.

Untuk tulisan kali ini, penulis ingin fokus mendedahkan pelajaran yang bisa dipetik dari peristiwa yang terjadi di Srilangka.

Lebih khusus pada bagaimana keterkaitan antara ekonomi dan politik.

Krisis politik yang terjadi di Srilangka, pemantik utamanya adalah problem ekonomi yang mendera negara tersebut.

Peristiwa ini kembali menegaskan bahwa betapa kuatnya interdependensi antara ekonomi politik.

Dua aspek yang sangat fundamental menentukan arah kehidupan sebuah negara.

Stabilitas politik mustahil tercipta tanpa ada jaminan stabilitas ekonomi.

Begitupula sebaliknya stabilitas ekonomi tidak mungkin tercapai tanpa ada garansi kondusivitas politik.

Hubungannya selaksa dua sisi mata uang yang tak mungkin terpisahkan dan saling mempengaruhi.