Headline Tribun Timur
Wajo Tertinggi Anak Tidak Sekolah di Sulsel
Dari 24 kabupaten dan kota di Sulsel, kasus anak tidak sekolah paling tinggi di Kabupaten Wajo.
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Guru Besar Universitas Negeri Makassar (UNM), Prof Heri Tahir, mengungkapkan fenomena Anak Tidak Sekolah (ATS) di Provinsi Sulawesi Selatan.
Itu disampaikan di Forum Dosen Tribun bekerjasama dengan Dewan Pendidikan Makassar menggelar diskusi bertema ‘Sistem PPDB versus Wajib Belajar’, Kamis (9/6/2022) pagi.
Dari 24 kabupaten dan kota di Sulsel, kasus anak tidak sekolah paling tinggi di Kabupaten Wajo.
Baca juga: 5.168 Lulusan SD di Makassar Tak Tertampung di SMP
Penyebabnya, kata mantan Wakil Rektor III UNM itu, pertama anak terlalu cepat terjun ke bidang ekonomi atau bekerja. Yang kedua karena budaya pernikahan dini.
"Kita lihat baru-baru ini viral di Wajo, masih remaja sudah menikah. Ini fenomena terjadi di mana-mana. Malakaji (Gowa) juga tinggi ATS-nya. Rata-rata usia SD sudah menikah," katanya dalam diskusi yang disiarkan langsung melalui Facebook dan YouTube Tribun Timur ini.
Prof Heri mengungkapkan, Kabupaten Bone dan Takalar adalah dua kabupaten yang massif melakukan penangan anak tidak sekolah.
Di Kabupaten Bone, lanjutnya, seorang kepala desa mendapat hadiah seekor sapi jika mampu mengembalikan anak-anak kembali bersekolah.
Ia berharap, pemerintah kabupaten dan kota lain mencontoh keseriusan Bone dan Takalar menangani ATS.
5.168 Lulusan SD di Makassar Tak Tertampung di SMP
Forum Dosen Tribun bekerjasama dengan Dewan Pendidikan Makassar menggelar diskusi bertema ‘Sistem PPDB versus Wajib Belajar’, Kamis (9/6/2022) pagi.
Diskusi di Kantor Dewan Pendidikan Makassar dipandu Koordinator Forum Dosen Tribun yang juga Ketua Dewan Pendidikan Sulawesi Selatan, Dr Adi Suryadi Culla.
Narasumber diskusi akademisi Unhas, UNM, UIN, Unismuh, UMI, Unibos, Universitas Fajar, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, perwakilan Dinas Pendidikan Sulsel, dan anggota DPRD Makassar.
Mengawali diskusi, Adi membeberkan tiga masalah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sulawesi Selatan yang terjadi setiap tahun.
Pertama masalah sosialisasi. Menurutnya itu masalah besar karena banyak yang belum paham.
“Kedua, masalah infrastruktur termasuk IT, kapasitas IT, bayangkan saja PPDB pendaftaran puluhan ribu tetapi pintu sempit. Jadi seperti tsunami, pintu sempit, air bah mengalir, jebol, muncul masalah disitu, server hang," katanya.
