Headline Tribun Timur
Prof Jasruddin Soroti Jalur Zonasi, Prof Arismunandar Minta Pemerintah Pastikan Semua Anak Sekolah
Mantan Kepala LLDIKTI Wilayah IX, Prof Jasruddin, menyoroti tata kelola pendidikan.Prof Arismunandar Minta Pemerintah Pastikan Semua Anak Sekolah.
lihat foto
"Kalau lihat data APK, gembira kita, tapi angka partisipasi murninya, ada anak usia 6 tahun masuk sekolah lebih awal. Itu ambil porsi kita, pertanyaan kita, di mana anak 7 tahun ini yang tidak masuk sekolah, baik itu di Kota Makassar atau tingkat Provinsi Sulsel. Angka relatif sama, seperti itu di Sulsel," katanya.
Prof Aris melanjutkan, AMP SMP di Makassar hanya 70 persen. Berbicara wajib belajar SMP, maka anak usia 13-15 tahun.
"Angkanya sekitar 70 persen. Pertanyaannya di mana 20 persen anak-anak kita ini. Oke, kursi tersedia, tapi kenapa data statistik bicara begini. Apakah datanya harus kita ubah. Di mana anak-anak kita ini," tegas Prof Arismunandar.
"Satu pertanyaan saya lagi, siapa bisa jamin, siapa bisa pastikan, dan siapa bisa laporkan semua anak-anak kita sudah ikuti wajib belajar," tukasnya.
5.168 Lulusan SD di Makassar Tak Tertampung di SMP
Forum Dosen Tribun bekerjasama dengan Dewan Pendidikan Makassar menggelar diskusi bertema ‘Sistem PPDB versus Wajib Belajar’, Kamis (9/6/2022) pagi.
Diskusi di Kantor Dewan Pendidikan Makassar dipandu Koordinator Forum Dosen Tribun yang juga Ketua Dewan Pendidikan Sulawesi Selatan, Dr Adi Suryadi Culla.
Narasumber diskusi akademisi Unhas, UNM, UIN, Unismuh, UMI, Unibos, Universitas Fajar, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, perwakilan Dinas Pendidikan Sulsel, dan anggota DPRD Makassar.
Mengawali diskusi, Adi membeberkan tiga masalah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sulawesi Selatan yang terjadi setiap tahun.
Pertama masalah sosialisasi. Menurutnya itu masalah besar karena banyak yang belum paham.
“Kedua, masalah infrastruktur termasuk IT, kapasitas IT, bayangkan saja PPDB pendaftaran puluhan ribu tetapi pintu sempit. Jadi seperti tsunami, pintu sempit, air bah mengalir, jebol, muncul masalah disitu, server hang," katanya.
Ketiga, kata Adi, masalah daya tampung sekolah dan ruang belajar.
Kadis Pendidikan Kota Makassar, Muhyiddin, menjelaskan Wali Kota Makassar, Danny Pomanto, telah membuat program revolusi pendidikan, semua harus sekolah.
Tujuannya agar tidak ada anak wajib sekolah yang putus sekolah karena tidak tertampung.
Tahun ini, PPDB Makassar berbeda dari tahun sebelumnya. Dimana, PPDB tidak hanya untuk sekolah negeri, tapi juga mengikutkan sekolah swasta.
