Peran Orang Tua Tekan Angka Anak Putus Sekolah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Anggota DPRD Kota Makassar, Yeni Rahman, mendorong peran orang tua dalam menekan angka putus sekolah di kota Daeng.

Itu disampaikan di Forum Dosen Tribun bekerjasama dengan Dewan Pendidikan Makassar menggelar diskusi bertema ‘Sistem PPDB versus Wajib Belajar’, Kamis (9/6/2022) pagi.

Yeni hadir dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua II Dewan Pendidikan Kota Makassar, memberi beberapa masukan mengatasi anak tidak sekolah.

Menurutnya, peran orang tua sangat menentukan terhadap motivasi anaknya untuk bersekolah.

Baca juga: Jargon Wali Kota Danny Semua Anak Harus Sekolah, Prof Arismunandar: Harus Sejalan di Lapangan

Baca juga: Prof Jasruddin Soroti Jalur Zonasi, Prof Arismunandar Minta Pemerintah Pastikan Semua Anak Sekolah

"Saya mantan guru 10 tahun. Jadi persoalannya ada pada orang tua, ini kita tidak sasar. Kalau pemahaman orang tua clear, dia memberi edukasi dan motivasi kepada anaknya supaya tetap sekolah," katanya.

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar (FKIP Unismuh), Erwin Akib, menilai perlu evaluasi mendalam terkait pelaksanaan PPDB.

PPDB selalu menimbulkan kontroversi, selalu menimbulkan masalah, khususnya di Kota Makassar.

Guru Besar Fakultas Hukum (FH) Universitas Muslim Indonesia (UMI), Andi Muin Fahmal, meminta dewan pendidikan meneliti penyebab lima ribu anak di Kota Makassar tidak mau sekolah. Padahal, daya tampung sekolah melebihi angka itu.

“Tolong kepada dewan pendidikan, teliti itu lima ribu anak yang tidak sekolah. Kenapa tidak sekolah, jangan anaknya yang diteliti, tapi orang tuanya supaya bisa ada solusi,” ungkap Andi Muin.

Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Prof Qasim Qathar, menyoroti persoalan anggaran pendidikan. Termasuk sekolah swasta yang hanya jadi penampung darurat bagi siswa.

Anggaran pendidikan itu 20 persen dari APBN, tapi pos-posnya ini selalu kemana. Pemerintah bisa mengambil langkah mengamati sekolah swasta yang bagus untuk mengucurkan dana ke situ.

“Ini kebijakan anggaran, sekolah swasta dan pesantren dianggap wadah darurat bagi pemerintah. Harusnya anggaran pemerintah itu juga dikucurkan ke situ. Perbaikan infrastruktur pesantren dan gurunya,” ucapnya.

Menurutnya, jika anak tidak sekolah tidak diatasi, maka akan menjadi anak tuna sekolah, selanjutnya menjadi anak tuna susila.

5.168 Lulusan SD di Makassar Tak Tertampung di SMP

Forum Dosen Tribun bekerjasama dengan Dewan Pendidikan Makassar menggelar diskusi bertema ‘Sistem PPDB versus Wajib Belajar’, Kamis (9/6/2022) pagi.