Jargon Wali Kota Danny Semua Anak Harus Sekolah, Prof Arismunandar: Harus Sejalan di Lapangan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Guru Besar Universitas Negeri Makassar (UNM), Prof Arismunandar mengungkapkan, jargon Wali Kota Makassar Danny Pomanto semua anak harus sekolah harus sejalan dengan kenyataan di lapangan.

Itu disampaikan di Forum Dosen Tribun bekerjasama dengan Dewan Pendidikan Makassar menggelar diskusi bertema ‘Sistem PPDB versus Wajib Belajar’, Kamis (9/6/2022) pagi.

Menurutnya, pemerintah harus memastikan tidak ada anak yang tidak sekolah ataupun putus sekolah di Makassar.

"Kebijakan wali kota semua anak harus sekolah, oke jargon penting. Tapi siapa bisa pastikan kata-kata jargon itu benar di lapangan. Siapa bisa awasi di Biringkanaya, misalnya, masih ada anak-anak tidak masuk sekolah," katanya.

Baca juga: Prof Jasruddin Soroti Jalur Zonasi, Prof Arismunandar Minta Pemerintah Pastikan Semua Anak Sekolah

Baca juga: 5.168 Lulusan SD di Makassar Tak Tertampung di SMP

Jika pemerintah mampu memastikan seluruh anak SD masuk SMP, dan semua siswa SMP masuk SMA sudah bagus sekali. Tidak perlu lagi ada PPDB.

"Karena itu saya mau katakan, PPDB sudah kita gulirkan sejak 2017 dengan misi perluasan pemerataan, tapi tidak memberi dampak apapun terhadap aksesibilitas anak-anak kita," katanya.

"Problem pendidikan kita bukan PPDB, ini baik-baik saja, Itu cuma cara saja, yang penting semua anak sekolah, apakah lewat jendela," guyon Prof Aris disambut tawa forum.

Yang tidak baik itu kalau ada anak-anak tidak sekolah. Ada sesuatu di belakang PPDB.

Kenapa angka tidak sekolah makin tinggi. Ada terungkap misalnya karena ada pernikahan dini, itu bagian kecil. Tapi ada siswa lulus SD, tapi tidak masuk ke SMP. Di mana sembunyi anak-anak ini.

“Pak kadis katakan ada sekitar 5 ribu, ini makin memperkuat dugaan kita, bahwa ada anak-anak masih belum bisa akses ke sana. Catatan saya tahun lalu disebut turun-turun’mi ini, tahun lalu 13 ribu disebut. Bagaimana jamin 5 ribu benar-benar sudah masuk sekolah," sambung Prof Aris.

Ia menyarankan, harus dibuat sistem yang memudahkan melacak anak-anak yang putus sekolah.

Ia juga menyarankan, Kadis Pendidikan Kota Makassar menugaskan seluruh Kepala SD memastikan seluruh siswanya lanjut pendidikan ke SMP.

Selama ini kepala sekolah merasa tidak punya kewajiban itu, hanya sampai lulus.

"Semestinya dia harus bisa melaporkan kemana anak-anak mereka. Kita harap dinas pendidikan memastikan ini, dan dewan pendidikan bisa verifikasi. Kalau tidak sanggup urusi, undang dewan pendidikan provinsi," kata Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan, FIP UNM ini.

5.168 Lulusan SD di Makassar Tak Tertampung di SMP