Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Unjuk Rasa

Berlangsung di 2 Titik, Ratusan Polisi dan TNI di Bulukumba Disiagakan Jaga Aksi Unjuk Rasa 11 April

Mahasiswa Bulukumba juga akan menggelar aksi unjuk rasa serentak pada 11 April 2022. Hal Itu dibenarkan oleh Kabag Ops Polres Bulukumba, Kompol Gani.

Penulis: Firki Arisandi | Editor: Sudirman
TRIBUN TIMUR/SAYYID ZULFADLI
Demonstran menutup total Jalan Sultan Alauddin depan kampus Universitas Muhammadiyah, Kota Makassar, Sulsel, Jumat (8/4/2022). Unjuk rasa ini menyebabkan kemacetan total arus lalu lintas. 

TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU - Mahasiswa Bulukumba juga akan menggelar aksi unjuk rasa serentak pada 11 April 2022.

Hal Itu dibenarkan oleh Kabag Ops Polres Bulukumba, Kompol Gani, Minggu (10/4/2022).

Ia mengaku telah menerima surat penyampaian terkait aksi unjuk rasa oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia.

Baca juga: Tak Miliki Dokumen, 14 Pekerja Migran Asal Bulukumba Dipulangkan dari Malaysia

Baca juga: Besok Aktivis Parepare Demo Tolak Jokowi 3 Periode, Hindari Jalan Ini Jika Tak Ingin Terjebak Macet

Mereka mendesak DPR RI dan Presiden Joko Widodo untuk menyatakan sikap, menolak secara tegas isu penundaan pemilu.

Termasuk juga perpanjangan periode dan masa jabatan.

"Kami dari kepolisian akan tetap melakukan pengamanan kepada mahasiswa yang menyampaikan aspirasi masyarakat,” kata Kompol Gani.

Ia membeberkan, dalam aksi unjuk rasa tersebut, sebanyak 150 personel bakal diturunkan.

Termasuk juga dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) sekitar 30 personel.

"Kita juga menyiagakan kendaraan operasional kepolisian," tambahnya.

Berdasarkan agenda yang ia terima, aksi unjuk rasa bakal dilakukan di dua titik.

Yakni diperempatan Teko, di Kelurahan Tanah Kongkong.

Dan lokasi kedua di Gedung DPRD Bulukumba, di Kelurahan Bintarore.

Salah satu yang akan melakukan aksi 11 April adalah Aliansi Pemuda Mahasiswa Bersatu.

Selain mendesak Joko Widodo untuk menolak isu penundaan pemilu, mereka juga bakal menyuarakan stabilitasi bahan pangan secara menyeluruh.

Termasuk juga menolak kenaikan harga BBM yang makin mencekik masyarakat.

Juga menyediakan hunian sementara untuk masyarakat Pantai Merpati sebagai pemenuhan hak dasar warga negara.

Dan juga menolak BPJS sebagai syarat administrasi pelayanan publik. (TribunBulukumba.com)

Laporan Wartawan Tribun Timur, Firki Arisandi

Sumber: Tribun Timur
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved