Ancaman untuk PNS di Masa Mendatang, Siap-siap Tenaganya Diganti dengan Robot

Mereka bertugas untuk memimpin dan mengorganisir percepatan perizinan dan pelayanan publik.

Menurut politisi PDIP ini, jumlah tenaga pelaksana yang besar tersebut tidak dapat langsung dipangkas oleh pemerintah dengan memberikan pesangon.

Karena jika dilakukan akan membutuhkan anggaran yang besar.

"Nanti pak Sekjen Kementerian Keuangan akan pusing kalau seandainya 1,6 juta ASN itu harus dapat pesangon semuanya," ungkap Tjahjo.

Sebagai informasi, berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara saat ini terdapat 1,56 juta tenaga pelaksana.

Angka tersebut sebanyak 38% dari total jumlah ASN 4,08 juta orang.

Jokowi Singgung Robot AI

Penataan ASN yang dilakukan Men-PANRB setelah mendapat perintah dari Presiden Jokowi.

Jokowi ingin sistem birokrasi yang cepat, sederhana dan tak bertele-tele.

Bahkan pergantian jabatan struktural dengan robot pun bisa jadi akan dilakukan.

Kecerdasan buatan akan membuat pelayanan birokrasi semakin sederhana.

"Dengan big data yang kita miliki, jaringan yang kita miliki, memutuskan akan cepat sekali kalau kita pakai AI," kata dia beberapa waktu lalu.

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Satya Pratama mengatakan, transformasi digital yang diinginkan Jokowi sudah berlangsun lama.

"Itu dilakukan seiring dengan situasi yang tidak pasti dan kompleks. Ditambah pandemi Covid-19. makanya transformasi tersebut dipercepat," katanya.

Berdasarkan catatan BKN, jumlah PNS per 30 Juni 2021 adalah 4,08 juta orang.

Porsi terbesar adalah instansi daerah dengan angka 77% atau 3,1 juta orang.

Sementara, jumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Indonesia mencapai 49 ribu orang.

Pegawai PPPK dengan komposisi terbesar berada di daerah sebanyak 95% atau 47 ribu.

Rencana tersebut tidak akan mengorbankan semua PNS.

PNS Diganti AI

Sebelumnya juga, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mengkaji kemungkinan rencana mengganti PNS dengan robot.

Namun, ternyata hal tersebut tidaklah mudah dilakukan.

Mengingat untuk menggantikan pegawai eselon III atau IV membutuhkan sebuah data latih khusus.

Meski demikian, jika rencana ini benar-benar diterapkan maka bukan tidak mungkin jutaan PNS akan kehilangan pekerjaannya.

Tjahjo Kumolo bahkan sudah melontarkan pernyataan terkait hal tersebut.

Kini, Tjahjo menyebut sebanyak 1,6 juta PNS yang berstatus tenaga pelaksana terancam dirumahkan.

Hal itu dilakukan demi penataan ulang khusus tenaga pelaksana.

"Kalau tidak bisa tingkatkan kinerja, lebih baik kerja di rumah saja sampai pensiun," ujar Tjahjo. (*)