Geliat Makassar (Menuju) Arah Baru, Hasil Perenungan Atas Tulisan Opini Sawedi Muhammad

Sebab itu, semrawut  tidaknya sebuah kota tidak semata mata di tangan pemerintah. Tetapi semua stakeholder punya kapital untuk menentukan wajah kotanya.

Bahwa pemerintah yang memiliki kekuasaan menetapkan peruntukan wilayahnya benar adanya.

Namun,  kepatuhan dan konsistensi pada detail tata ruang itu  juga didukung oleh user  dari program serta kebijakan. Juga diakui  bahwa peran pengawasan oleh banyak pihak turut memberi kontribusi pada pembentukan struktur perkotaan yang baik ataupun  buruk.

Kota Layak Huni

Sebelumnya telah disinggung bahwa perencanaan kota yang telah dicanangkan oleh Daeng Patompo tidak ditindaklanjuti secara berkelanjutan oleh pemimpin berikutnya, tentu dengan banyak pertimbangan. 

Kondisi setiap masa kepemimpinan pastilah berbeda dan  targetnya masing masing. Penjajah Belanda telah mengajarkan dalam kurun waktu yang lama bersemayam cara berfikir yang tiba masa tiba akal.

Akan halnya politik belah bambu  yang diterapkannya. Inilah yang kemudian terbentuk karakter kerdil dalam  berfikir. Kreatifitas di "pasung" oleh kebutuhan sesaat.

Lalu dengan serta merta kita mengatakan bahwa Makassar Kota tidak layak huni. Tanpa pernah tahu atau menelisik lebih dalam apa penyebabnya. Ataukah hanya disebabkan oleh seorang Walikota saat ini. Tentu  itu tidaklah bijak. Kritik boleh boleh saja.

Dan itu perlu dan penting. Tetapi dengan secara  vulgar "menuntut"  ini adalah sebuah tanggung jawab seorang pemimpin saja, juga tidaklah bijak.

Perlu banyak perbaikan untuk menjadikan suatu kota layak huni. Ilustrasi sederhana, ketika kita bicara soal kebersihan lingkungan, soal sampah, apakah itu sepenuhnya utusan pemerintah?

Tentu tidak. Kita, masyarakat memberi kontribusi  besar menciptakan lingkungan bersih, asri dan nyaman. Budaya disiplin bersih diri adalah keharusan hadir dalam jiwa dan pikiran setiap individu dalam bermasyarakat.

Berpemerintahan Tanpa Korupsi

Menjadi sebuah asa ketika kepemimpinan dalam pemerintahan itu tanpa korupsi.

Kepemimpinan dan korupsi adalah dua hal yang  tidak pernah saling terkait. Korupsi itu hadir dari sebuah kesempatan dan terjadinya kerjasamanya.

Tidak pernah korupsi itu terwujud tanpa keterkaitan antar pihak. Tidak bisa dikaitkan dengan kepemimpinan.