Ini Alasan Ketua Dewan Pendidikan Sulsel Khawatir Penerapan Kurikulum Prototipe 2022 Mati Suri

Culla belum bisa berkomentar banyak terkait apakah kebijakan ini bisa menjamin kualitas peserta didik.

Menurutnya, ini kebijakan baru, siswa tetap memiliki mata pelajaran wajib seperti mata pelajaran Agama, PKN, Penjaskes, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Seni, dan Sejarah.

Jadi siswa tidak serta merta memilih semua mata pelajaran, hanya mata pelajaran diluar yang wajib dapat dipilih oleh siswa.

Tujuannya agar memberikan dampak peningkatan mutu.

Agar hal ini terealisasi dengan baik dibutuhkan dukungan dari seluruh masyarakat, pemerintah, dan stakholder.

Sejauh ini, pemerintah pusat belum mengsinkronkan antara kebijakan dengan kondisi lingkungan yang menunjang.

Harapannya peserta didik bisa terserap ke dalam dunia industri.

"Menurut saya, pemerintah harusnya tidak fokus pada perubahan atau penerapan kurikulum secara masif."

Persoalan Pada Implementasi

"Seharusnya memperioritaskan pembinaan sumber daya manusia yang memberi dampak nyata pada mutu pendidikan kita," katanya.

"Saya berhati-hati memberikan pendapat berkaitan dengan hal ini. Pergantian Menteri bisa saja merubah arah pendidikan kita saat ini," Culla menambahkan.

Secara konsep kata Culla semua kurikulum mengarah pada perubahan dan peningkatan mutu.

Namun, persoalan utama ada pada implementasinya.

"Nah, dalam kesempatan ini saya juga kritis menanggapinya karena kita berkaca dari tahun sebelumnya," katanya.

Hari ini kita punya tantangan berat menghadapi revolusi digital di segala sektor termasuk pendidikan.

"Harapan saya, konsep meredeka belajar bisa diterapkan tidak hanya di perkotaan, namun juga di daerah-daerah," jelasnya.

Berkaitan pelaksanaan konsep merdeka belajar, khususnya pada tunjuk pelakasanaan kurikulum prototipe itu.

Harus segera disosialisasikan ke daerah-daerah.

Yang sangat penting, katanya mempersiapkan guru menghadapi kebijakan tersebut.

Seperti yang kita tahu distribusi guru belum merata dan tak kalah pentingnya masih banyak guru honorer.

"Saya harap ini tidak ada lagi, pemerintah harus memberi kepastian terkait status dan gaji guru. Saya kira itu semua elemen-elemen yang sangat penting untuk menunjang kebijakan merdeka belajar," kata Culla.(*)