Agresivitas 'Mata Uang' Digital

Syamsu Alam

(Kaprodi Bisnis Digital FEB UNM / Ketua Masika ICMI Makassar)

Siapa yang mengontrol keuangan dunia? pemerintah atau swasta melalui pasar? Kehadiran Bitcoin sebagai mata uang / aset digital mendisrupsi sistem keuangan yang selama ini dikuasai oleh otoritas keuangan, seperti Bank Sentral.

Mata uang (currency) merupakan tren mutakhir dalam teknologi keuangan. Binance mengalamai kenaikan 500% selama periode 2018 (1) - 2021 (10).

Kapitaslisasi pasar Cryptocurrency semakin agresif, ini ancaman bagi Bank Sentral. Ke depan ditaksir akan terjadi War Currency antar negara super power.

Perkembangan teknologi digital dan industri keuangan di seluruh dunia mengintegrasikan teknologi dan produk digital.

Di bidang keuangan, salah satu perkembangan mutakhir mata uang digital yang dikenal sebagai Central Bank Digital Currencies (CBDC) yang menawarkan format uang bank sentral yang lebih beragam.

CBDC diatur untuk memiliki implikasi ekonomi dan keuangan yang luas, baik skala lokal maupun Global.

Bank Sentral akan menerbitkan CDBC sebagai respon atas kehadiran Bitcoin sebagai pioner mata uang digital (Digital Currency) versi swasta yang berbasis teknologi Blockchain.

Di Indonesia mungkin disbet, Rupiah Digital’. Teknologi baru ini memungkinkan tidak ada kontrol terpusat.

Dalam bidang keuangan Bank Sentral memiliki kekuasaan penuh mengontrol peredaran uang di suatu negara.

Otoritas tersebut terancam dengan hadirnya teknologi Blockchain ini, yang memungkinkan transaksi antar pihak terjadi tanpa adanya otoritas atau pihak perantara (intermediasi) yang selama ini menjadi inti bisnis Bank Sentral.

Volume dan harga Bitcoin yang meningkat agresif. Peningkatan volume Bitcoin fluktuatif cenderung meningkat.

Peningkatan volume Bitcoin sebesar 1689 % sepanjang periode maret 2018 sampai dengan maret 2021 atau meningkat setara 791,9 triliun rupiah.

Harga Bitcoin meningkat sebesar 526% atau setara 653,8 juta per koinnya. Volume transaksi Bitcoin tertinggi pada Jan 2021 dengan volume sebesar 918 triliun.