Agresivitas 'Mata Uang' Digital

Cryptocurrency lainnya juga mengalami peningkatan kapitalisasi pasar.

KEPANIKAN OTORITAS

Jauh sebelum Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa tentang Cryptocurrency. Pada tahun 2014, Bank Indonesia (BI) menerbitkan maklumat terkait Bitcoin.

BI melarang penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran (legal tender) di seluruh wilayah Indonesia.

Pada tahun 2018, Bank Indonesia sudah merazia sejumlah gerai di Bali yang menawarkan pembelian produk menggunakan Bitcoin. Jadi apakah MUI akan melakukan razia?

Bitcoin“it has no value backing" ini seperti paradoks. Karena tidak semua uang yang diterbitkan Bank Komersil yang digunakan sebagai alat transaksi memiliki back-up uang fisik.

Contohnya, Bank Sentral, Federal Reserve AS melaporkan pasokan dolar global mencapai $20 triliun, hanya sekitar $2 triliun dalam bentuk uang fisik tunai.

Selebihnya hanya tercatat dalam catatan elektronik sebagai dollar digital.

Sistem Fractional Reserve Banking (FRB) yang berarti bank hanya perlu menyimpan sedikit bagian dari uang yang didepositokan dan dapat menggunakan sebagian besarnya.

Dapat juga digunakan untuk berspekulasi di aset derivative, saham atau obligasi, atau meminjamkan uang itu untuk kredit bagi nasabahnya.

Nampak fenomena mata uang digital ini seperti medan yang mempertemukan dua entitas besar antara yang pro sentralisasi mata uang dengan yang pro desentralisasi mata uang.

Jason Leibowitz (Profesional Wall Street) mengemukakan bahwa Bitcoin merupakan respons atas kekhawatiran pada bank "terlalu besar untuk gagal."

Bank yang gagal, bisa jadi sebab kehancuran ekonomi secara sistemik. Bitcoin lahir sebagai jawaban atas pertanyaan: "di mana seseorang dapat menyimpan harta jika sistem keuangan gagal?.

‘Kepanikan’ otoritas Moneter tercermin dari gagapnya menghadapi serbuan mata uang/ aset digital yang tumbuh agresif.

HINDARI ATAU ADOPSI