Breaking News:

Tribun Makassar

UMP Sulsel Tak Naik, Serikat Buruh Kecewa

Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Sulawesi Selatan menyayangkan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang tidak mengalami kenaikan.

Penulis: Siti Aminah | Editor: Suryana Anas
TRIBUN-TIMUR.COM/SITI AMINAH
Pengumuman resmi UMP Sulsel oleh Plt Gubernur berama Dewan Pengupahan Sulsel di Rumah Jabatan Gubernur, Jl Sungai Tangka, Jumat (19/11/2021). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Sulawesi Selatan menyayangkan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang tidak mengalami kenaikan.

Ketua KSBSI Sulsel, Andi Mallanti mengatakan penetapan upah tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

Di mana penentuan UMP bukan lagi kebijakan pemerintah provinsi melainkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan.

Sehingga pemerintah setempat tidak lagi punya keleluasaan untuk mewujudkan aspirasi para buruh atau pekerja.

Penentuan UMP mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.

PP tersebut merupakan turunan dari Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"PP 36 sepertinya tidak ada kewenangan gubernur di situ, karena tinggal tanda tangan saja, murni kementerian tenaga kerja yang tentukan," ucap Andi Mallanti saat ditemui di Rumah Jabatan Gubernur, Jl Sungai Tangka, Jumat (19/11/2021).

Andi Mallanti beserta asosiasi buruh lainnya menilai PP 36 tidak layak menjadi acuan sebab belum ada kejelasan terkait UU Cipta Kerja.

"Saat ini UU cipta lapangan kerja masih bergulir, sampai sekarang masih belum ada putusan padahal kan itu menjadi dasar keluarnya PP 36 ini. Jadi sebenarnya belum bisa digunakan PP 36," ujarnya.

Pihaknya sangat menolak PP tersebut karena merugikan kaum buruh di Indonesia.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved