Breaking News:

Tribun Luwu Timur

Dewan Minta Pemkab Tak Beri Kesempatan Kontraktor 'Nakal' Tangani Proyek Jalan di Lutim

Pemkab Luwu Timur diminta tak memberi kesempatan lagi kepada kontraktor yang proyek fisiknya tak sesuai harapan.

Penulis: Ivan Ismar | Editor: Suryana Anas
DPRD Luwu Timur
Anggota DPRD Luwu Timur, I Made Sariana menemukan proyek menghabiskan APBD 2020 miliaran rupiah rusak di Kecamatan Mangkutana saat melakukan monitoring, Jumat (1862021). 

TRIBUNLUTIM.COM, MALILI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Timur diminta tak memberi kesempatan lagi kepada kontraktor yang proyek fisiknya tak sesuai harapan.

Jubir Fraksi Nasdem, I Made Sariana mengatakan rekanan yang menangani pengaspalan, di beberapa titik di Kabupaten Luwu Timur yang setiap tahun proyek yang dikerjakan selalu bermasalah.

"Direkomendasikan kepada pemerintah daerah  untuk mempertimbangkan agar tidak memberikan kesempatan menangani proyek di daerah ini," kata I Made Sariana dalam laporannya, Senin (28/6/2021).

PT Star Mitra Sulawesi (SMS) akhir-akhor ini,  banyak mendapat sorotan publik Luwu Timur pasca sejumlah proyek peningkatan jalan yang dikerjakan ditemukan rusak.

Kerusakan proyek menghabiskan APBD 2020 miliaran rupiah itu ditemukan Anggota DPRD Luwu Timur, Alpian dan I Made Sariana saat turun melakukan monitoring, Jumat (18/6/2021).

Tepatnya proyek peningkatan jalan di Desa Ujung Baru, Kecamatan Tomoni dan Desa Margolembo, Kecamatan Mangkutana sudah rusak.

Begitu pula, proyek peningkatan jalan di Desa Kalatiri dan Batu Putih kecamatan Burau, dimana sejumlah titik pekerjaan terlihat rusak bahkan ada yang nyaris ambruk.

Proyek yang dikerjakan PT Star Mitra Sulawesi pelaksanaannya berakhir 30 Desember 2020 atau usia pekerjaan belum cukup enam bulan.

Proyek peningkatan jalan di Kalatiri habiskan APBD 2020 Rp 1 miliar sementara lanjutan peningkatan jalan di Batu Putih Rp 1,2 miliar juga dari APBD 2020.

Fraksi Hanura meminta Bupati Luwu Timur, Budiman agar memberikan warning kepada rekanan termasuk PT Star Mitra Sulawesi agar melaksanaan pekerjaan dapat mematuhi UU Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved