OPM Diusul Jadi Teroris, Senator Papua Filep Wamafma Minta Era Jokowi Belajar ke Gusdur dan Soekarno

Filep Wamafma melanjutkan, pemerintah harus membuka mata dan memikirkan semua hal tersebut.

Perspektif yang diambil menurutnya harus dari dua pihak, bukan sekadar dari cara pandang pemerintah Joko Widodo saja.

“Secara teoritis, harus ada keadilan sebagai kejujuran, justice as a fairness, supaya jangan ada persoalan baru lagi di mana warga sipil menjadi korban akibat pengambilan kebijakan sebagaimana usulan BNPT tersebut,” kata Filep Wamafma.

Filep menyebut bahwa upaya diplomasi pernah berhasil di era almarhum Gus Dur.

Menurutnya, Gus Dur telah menunjukkan contoh yang patut dengan membuka ruang dialog yang egaliter, sehingga mampu menggugah rasa cinta orang Papua terhadap pemerintah.

Filep menyebut bahwa era tersebut bisa menjadi acuan pemerintah dalam mengambil kebijakan.

“Belajarlah juga pada Soekarno yang melakukan diplomasi cerdas, berjumpa dengan tokoh-tokoh yang mencari keadilan. Ada banyak hal yang bisa dilakukan yang menunjukkan kewibawaan Pemerintah,” kata Filep.

Akhirnya sebagai Senator Papua Barat, Filep mempertanyakan semua janji Presiden di berbagai forum, terkait penuntasan pelanggaran HAM di Papua.

Menurutnya, janji-janji tersebut hanya berjalan di tempat.

“Bagaimana rakyat bisa percaya pada Pemerintah bila semua janji tersebut tidak ditepati?

Apa gunanya semua rekomendasi lembaga-lembaga independen di bidang HAM terhadap Pemerintah, bila semua hanya berpikir soal pendekatan represif?

Jika warga sipil terutama orang Papua menjadi korban dalam kebijakan selanjutnya, maka sebaiknya dibuka ruang dialog yang bermartabat agar keadilan itu lebih berdampak kepada masyarakat sipil,” kata senator Papua Barat tersebut. (*)

Baca juga: Cerita Gusdur Damprat Wiranto karena Anggap Bendera OPM Berbahaya Setelah Diberi Restu Dikibarkan

Baca juga: Minta Tak Diberi Ampun, Keluarga Oktovianus Sayangkan Oknum TNI Gabung ke KKB