Ketua DPRD DKI Puji Anies Soal Penanganan Covid-19, Sebelumnya Kritik soal Saham di Perusahaan Bir

Idealnya, kata Gilbert, penelusuran adalah di angka 1:33 seperti di negara maju, yakni Korea Selatan dan Taiwan yang menggunakan 3T (Testing, Tracing dan Treatment) sebagai cara mengatasi pandemi.

"Idealnya adalah 1:33, sementara data DKI hanya pernah muncul sekali 1:3 di Mei 2020. Selain itu 'testing' juga banyak duplikasi data karena tidak ada 'cleansing'. Orang yang bisa berkali-kali dites, artinya 'tracing' rendah," ujar Gilbert.

Selain itu, Gilbert juga berpendapat tingginya kasus Covid-19 di Jakarta yang tak kunjung usai selama pandemi ini juga karena berpolemik dengan pemerintah pusat.

"Lebih banyak berpolemik dengan pusat sehingga energinya habis untuk hal ini," kata Gilbert.

Menurut mantan Wakil Ketua Regional South East Asia Regional Office International Agency for Prevention of Blindness WHO ini, Pemprov DKI juga lemah dalam mengawasi protokol kesehatan sehingga muncul banyak klaster pasar hingga perkantoran selama setahun Covid-19 merebak di Jakarta.

"Pengawasan yang tidak ketat dan banyak komunitas, seperti di pasar yang tidak taat protokol kesehatan, juga masyarakat yang kumpul-kumpul di lingkungan, pinggir jalan," kata Gilbert.

Anggota DPRD DKI minta keluarganya turut divaksin

Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar keluarganya turut divaksin Covid-19.

Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik mengatakan permintaan sejumlah anggota DPRD DKI tersebut karena tingginya anggota dewan berinteraksi dengan masyarakat setiap hari, termasuk di rumahnya.

"Kita kan berhubungan dengan masyarakat, lalu ketika kita pulang ke rumah bagaimana?," kata Taufik saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Menurut Taufik, meski diusulkan agar keluarga anggota dewan untuk divaksin, jumlah vaksin yang dibutuhkan jumlahnya tidak banyak, yakni masing-masing sekitar tiga sampai lima anggota keluarga dari seluruh anggota DPRD DKI sejumlah 106 orang.

"Kan sedikit, kalau satu orang (dewan), tiga keluarga, baru 300 sekian," ujarnya.

Walau begitu, politisi Partai Gerindra ini menjelaskan bahwa hal ini masih dalam pengajuan dan belum sampai pada putusan yang berada di tangan Pemprov DKI Jakarta.

"Baru rencana, Iya atas pengajuan kawan-kawan, kita ajukan," katanya yang menambahkan vaksinasi Covid-19 bagi anggota DPRD DKI telah dilakukan sejak Selasa (2/3) lalu.

Wagub DKI tolak usulan keluarga anggota DPRD DKI divaksin