Sama-sama Kerumunan! Habib Rizieq Tersangka di Polda Metro Jaya Tapi Status Saksi Polda Jabar

Pemimpin FPI Habib Rizieq Shihab tersangka kasus kerumunan di Petamburan Jakarta. Di sisi lain, Rizieq saksi di kasus kerumunan Megamendung Jabar.

Pakar Hukum Pidana Prof Dr Mudzakir ungkap hak orang sebelum tersangka dan ditahan.  

TRIBUN-TIMUR.COM- Penyidik Polda Metro Jaya mentersangkakan Habib Rizieq Shihab 10 Desember 2020.

Pemimpin FPI Habib Rizieq Shihab tersangka saat Maulid Nabi Muhammad SAW di Gang Paksi Jalan Petamburan III, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, 14 November 2020.

Kemudian, tersangka atas kerumunan orang di acara pernikahan putrinya, Syarifah Najwa Shihab dan Irfan Alydrus. 

Disisi lain, Penyidik Ditreskrimum Polda Jabar mengirimkan surat panggilan terhadap Habib Rizieq sebagai saksi kasus kerumunan di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (11/12/2020).  

Polda Jawa Barat memanggilnya Senin 14 Desember 2020. 

Hingga saat ini, Rizieq masih saksi di Polda Jabar.

Menurut catatan Tribun, Polda Metro Jaya tak pernah menjadikan Rizieq Shihab sebagai saksi.

Habib Rizieq Shihab akhirnya memenuhi panggilan polisi untuk menjalani pemeriksaan.

Imam besar Front Pembela Islam (FPI) itu datang ke Polda Metro Jaya, Sabtu (12/12/2020).

Setelah rangkaian pemeriksaan, Rizieq ditahan, Sabtu malam.

Sidang gugatan praperadilan Rizieq Shihab hari ini, Kamis (7/1/2021).

Sidang praperadilan ini sudah berlangsung sejak Senin (4/1/2021).

Dalam Sidang Rizieq 7 Januari 2021 hari ini, kuasa hukum Rizieq Shihab menghadirkan Prof Dr Mudzakir SH MH.

Dalam siaran langsung YouTube Kompas TV, Prof Dr Mudzakir SH MH menyampaikan landasan filsafat penyidik menahan orang. 

“Itu untuk mempercepat proses penyidikan, mempercepat prosesnya,” ujar pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta, Prof Dr Mudzakir SH MH.

Menurutnya, akan masalah jika selama dalam masa tahanan tapi tak pernah diproses.

Ia menjelaskan penetapan tersangka harus mempunyai dua alat bukti.

“Apakah hak seseorang sebelum dijadikan seseorang sebelum jadi tersangka,” katanya.

Ia menjelaskan sebelum seseorang ditersangkan, ada empat hak yang harus dipenuhi dalam putusan hak konstitusi.

Pertama, seseorang harus diperiksa sebagai calon tersangka.

“Jadi surat panggilannya diperiksa sebagai calon tersangka terkait dengan perbuatan-perbuatan,” kata Prof Dr Mudzakir.

Kedua, dia mempunyai hak mengajukan barang bukti dan alat bukti kepada penyidik.

Ketiga, dia mempunyai hak yang disebut sebagai saksi.

Keempar, memiliki hak mengajukan saksi ahli.

“Kalau hasil pemeriksaan sebagai calon tersangka, ternyata bukti calon tersangka lebih kuat maka, proses penyelidikan harus berhenti,” katanya.

“Tapi sebaliknya bukti penyidik lebih kuat maka pemeriksaan bisa lanjut,” katanya.

Menurutnya, jika keempat hak ini tak dipenuhi maka, penetapan tersangka tidak sah.  

Menurutnya, proses hukum pidana harus objektif.

"Instrumen objekif adalah minimal 2 alat bukti, plus keyakinan penyidik yang dibangun dari 2 alat bukti tadi," katanya. 

Saksi Ahli Sidang Rizieq 7 Januari 2021, Pernah Beda Pandangan Mahfud MD Soal Hoax Ratna Sarumpaet

Bagaimana menetapkan tersangka? 

Prof Dr Mudzakir SH MH mengatakan, hak tersangka memberikan informasi tentang pasal yang disangkakan dan pembuktian yang disangkakan sehingga jadi alat bukti untuk penetapan tersangka.    

"Kalau itu tak diberitahukan, kalau menurut ahli tindakan penetapan tersangka tidak sah disebabkan penyidik belum bisa membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan telah memenuhi hak-hak hukumnya. Apalagi, dipanggil sebagai saksi ternyata diubah jadi tersangka. Itu salah, itu BAP tidak sah," katanya. 

Menurutnya, jika hak hukum tak dipenuhi ke calon tersangka, maka penyidik tak sesuai prosedur hukum acara pidana. 

"Proses tanpa memenuhi hak tersangka adalah sesuatu tidak sah dan batal demi hukum," katanya. 

Kubu Habib Rizieq (HRS) Undang Rhoma Irama di Sidang Praperadilan, inilah Keahlian si Raja Dangdut

Sebelumnya Polda Metro Jaya dibawah kepemimpinan Jenderal Asal Makassar, Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran.

Anak buah Kapolri Idham Azis ini mengsangkakan Rizieq Shihab dengan melanggar Pasal 160 KUHP tentang Penghasutan dan Pasal 216 KUHP.

Berikut isi Pasal 160 KUHP:

“Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Sedangkan Pasal 216 KUHP berisikan sebagai berikut:

(1) Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang- undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

(2) Disamakan dengan pejahat tersebut di atas, setiap orang yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi tugas menjalankan jabatan umum.

(3) Jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka pidananya dapat ditambah sepertiga.

Prof Dr Mudzakir Sebut 4 Hak Orang Sebelum Ditetapkan Tersangka, Rizieq Lakukan Upaya Hukum?

Prof Dr Mudzakir Dulu Beratkan Ahok Bakal Jadi Saksi Ahli Sidang Rizieq 7 Januari 2021