Seusai Dengar Jawaban Pjs Wali Kota Makassar Prof Rudy Djamaluddin Legislator Ramai-ramai Interupsi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Seusai Dengar Jawaban Pjs Wali Kota Makassar Prof Rudy Djamaluddin Legislator Ramai-ramai Interupsi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar paripurna tentang jawaban pemerintah mengenai pandangan umum fraksi atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021, Minggu (29/11/2020).

Sidang paripurna DPRD Makassar dipimpin Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo.

Wakil Ketua DPRD Makassar Adi Rasyid Ali dan Andi Nurhaldin Nurdin Halid hadir mendampingi RL akronim nama Rudianto Lallo. Demikian rilis diterima Tribun, Minggu.

Baca juga: Nurdin Abdullah: Kita Sudah Satu Nafas dengan DPRD, APBD Sulsel 2021 Diketok Siang Bolong

Pada kesempatan itu, Pejabat sementara (Pjs) Wali Kota Makassar Prof Rudy Djamaluddin mengaku menyambut baik usulan fraksi DPRD.

Seperti, keberpihakan terhadap penyandang disabilitas, Rudy Djamaluddin mengaku sudah mengalokasikan anggaran untuk perencanaan pembuatan rencana induk disabilitas.

Lalu terhadap Pandangan Fraksi Nasdem, Fraksi PDIP, dan Fraksi Demokrat terkait penggunaan sistem informasi pemerintah derah (SIPD) dalam rangka mencapai langkah-langkah strategi dalam program strategis.

Baca juga: Endang Sari Sebut Rekomendasi Polisi Belum Final, Soal Debat Ketiga Pilwali Digelar di Luar Makassar

Pemerintah kata Rudy Djamaluddin berharap dengan penggunaan SIPD, pihak legislatif dapat memberikan input berkaitan dengan pokok-pokok pikiran dan hasil reses.

“Kemudian mengenai target pendapatan asli daerah (PAD) yang ditargetkan 2021, tentunya eksekutif telah mempertimbangkan dampak dari pandemi Covid-19,” katanya.

Hal ini tentunya tidak lepas dari dukungan pihak legislatif sehingga upaya-upaya intensifikasi dan eksensifikasi obyek pendapatan dari sektor pajak dapat dioptimalkan.

Baca juga: Fenomena Nomor Urut 2 di Pilkada Serentak 2020, Makassar, Maros, Barru, Pangkep Diunggulkan

Setelah mendengar jawaban tersebut, sidang paripurna diwarnai interupsi dari sejumlah anggota DPRD Makassar.

Salah satunya, Fasruddin Rusli yang juga menjadi juru bicara Fraksi PPP dalam pemandangan umum.

Ia menyampaikan secara langsung keluhan dari daerah pemilihan terakait pembangunan tanggul atau jembatan di pulau Lae-lae di Kecamatan Ujung Pandang, Makassar.

Baca juga: Gegara Banggar & Komisi, Sidang Paripurna DPRD Sulsel Ditunda, Ulla: Besok Sisa Persetujuan Gubernur

Prof Rudy Djamaluddin adu Argumen dengan Bawahannya

Ditempat terpisah, rencana pemindahan pelayanan Kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di 15 kantor camat di Makassar, rupanya melalui perundingan ‘sengit’ antara Pj Wali Kota Makassar dengan Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Makassar Aryati Puspa Abadi.