Jelang Pencoblosan, KPU Tunggu Hasil Rapid Tes Anggota KPPS, Segini Honor Ad Hoc di Pilwali Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - Jelang Pencoblosan, KPU Tunggu Hasil Rapid Tes Anggota KPPS, Segini Honor Ad Hoc di Pilwali Makassar.

Menjelang pencoblosan, anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Makassar 2020 belum dilantik.

Hal tersebut dikarenakan masih menunggu hasil rapid test yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar bekerja sama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Makassar.

Baca juga: Visi Misi Danny Pomanto - Fatmawati Rusdi, Appi-Rahman, Dilan, None-Zunnun di Pilkada Makassar 2020

Baca juga: Rumah Sakit Jumpandang Baru Rp60 M, RS Batua Makassar Rp70 M, Wahab Tahir: Harus Ada Izin Penyidik

Total anggota KPPS atau penyelenggara ad hoc (sementara) yang sudah mengikuti rapid test sekira 16.730 orang. Rapid dilakukan sejak Sabtu-Jumat (14-20/11) di masing-masing kecamatan.

“Hasilnya belum ada, kami masih tunggu hasil dari rumah sakit yang bermitra dalam pelaksanaan rapid test KPPS ini,” ujar Koordinator Divisi Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Makassar Endang Sari via pesan WhatsApp, Minggu (22/11/2020).

Minus 17 hari menjelang pencoblosan, tentunya anggota KPPS sudah dibekali bimbingan teknis (Bimtek) terkait pemungutan suara nantinya.

Baca juga: Adama, Appi-Rahman, Susul Imun ke Jakarta, Debat Publik Pilwali Makassar, Widya: Dilan Pakai Sarung!

Baca juga: Politisi PDIP Rudy Pieter Goni Tinjau Masjid 99 Kubah Makassar, Mulai Dipakai di Ramadan Tahun 2021

Apalagi, KPU dihadapkan dengan kerja ekstra apabila hasil rapid test ada yang reaktif.

Mengingat, calon KPPS yang reaktif akan diganti.

Hal tersebut sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020.

Selain 16.730 KPPS, KPU Makassar juga menyiapkan 4.780 petugas ketertiban TPS.

Diketahui, honor penyelenggara ad hoc pada Pilwali Makassar 2020 naik.

Baca juga: Suami Tikam Istri Hingga Tewas, Fakta Kematian Korban Dinilai Tak Sesuai Keterangan Orangtua Pelaku

Baca juga: KPK Selidiki Dugaan Korupsi Calon Kepala Daerah, Cakada Diminta Waspadai Pamrih Sponsor Pilkada 2020

Honor PPK pada Pilwali 2020 senilai Rp2,5 juta per bulan, naik Rp700 ribu dari honor saat Pilgub 2018 dan Pemilu 2019 senilai Rp1,8 juta.

Anggota PPK Rp2,2 juta per bulan, naik Rp550 ribu dari honor sebelumnya Rp1,65 juta. Masa kerja PPK pada Pilkada serentak 2020 selama 10 bulan.

Ketua PPS mendapat honor Rp1,5 juta per bulan, naik Rp600 ribu dari sebelumnya Rp900 ribu.

Sedangkan, anggota PPS mendapat honor Rp1,3 juta per bulan, naik Rp450 ribu dibanding honor saat Pilgub 2018 dan Pemilu 2019 sebesar Rp850 ribu. Masa kerja PPS sembilan bulan.

Baca juga: Wacana Pilgub Sulsel 2022, Ulla Siap, Nasdem Usung Kader, Nurdin Halid Mantap Lawan Nurdin Abdullah

Baca juga: 8 KPU Gelar Debat Publik Pilkada di Luar Daerah, Direktur Eksekutif Kopel Indonesia Minta Dibatalkan