Rumah Sakit Batua Makassar Rp70 M, RS Jumpandang Baru Rp60 M, Wahab Tahir: Harus Ada Izin Penyidik

TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - Rumah Sakit Jumpandang Baru Rp60 M, RS Batua Makassar Rp70 M, Abd Wahab Tahir: harus ada izin penyidik.

Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mengusulkan nilai anggaran untuk penyelesaian pembangunan dua rumah sakit sekira Rp130 miliar.

Dua rumah sakit bertipe C tersebut, yakni Rumah Sakit Jumpandang Baru dan RS Batua Makassar.

“Total anggaran Rp130 miliar. Rp60 miliar untuk Ujung Pandang Baru, sisanya Rumah Sakit Batua,” kata Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar Abd Wahab Tahir, Jumat (20/11/2020).

Baca juga: Mau Liburan Akhir Pekan? 8 Obyek Wisata Luwu, 5 Obyek Wisata Kolaka & Kolaka Utara Bisa Jadi Pilihan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021, disebutkan pembahasan selambat-lambatnya harus rampung sebulan sebelum perpindahan tahun atau paling lambat akhir bulan ini seluruh pembahasan sudah selesai.

Terkait hal tersebut, Abd Wahab Tahir menjelaskan bahwa khusus komisi D, pihaknya sudah membahas draf kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD Pokok 2021 bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra kerjanya.

“Semua masih sementara kita bahas di komisi D bersama Dinas Kesehatan sebagai mitra kerja. Iya, sempat mangkrak tahun ini. Kami berharap anggaran Rp60 miliar ini mampu menyelesaikan pembangunan rumah sakit itu,” kata Abd Wahab Tahir.

Baca juga: Wacana Pilgub Sulsel 2022, Ulla Siap, Nasdem Usung Kader, Nurdin Halid Mantap Lawan Nurdin Abdullah

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Makassar tersebut menjelaskan, yang menjadi masalah hari ini adalah usulan pembangunan Rumah Sakit Batua.

Sebab, rumah sakit tersebut masih dalam tahap penyidikan oleh penyidik Polda Sulsel dalam kasus dugaan korupsi proyek.

“Kalau anggaran Rp60 miliar untuk Rumah Sakit Ujung Pandang Baru itu tidak ada soal karena kami anggap itu mampu menyelesaikan pembangunannya,” katanya.

“Yang menjadi progblem adalah Rumah Sakit Batu karena dalam status lidik. Kalau dilanjutkan pembangunannya, maka dibutuhkan rekomendasi, atensi penyidik,” kata Abd Wahab Tahir.

Baca juga: Pembangunan Gedung Mangkrak RSP UINAM Dilanjutkan, Prof Hamdan Juhannis Optimistis Beroperasi 2022

Sebelumnya, Ketua Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Makassar Abdi Asmara menyatakan pembangunan RS Batua sudah lama terbengkalai dan sudah saatnya diselesaikan di 2021 nanti.

“Jadi tahapnya satu kali itu tahun depan langsung rampung penganggarannya tidak lagi bertahap. kalau pekerjaan ini tidak dilanjutkan yang ada mubazzir, uang rakyat bagaimana kalau dibiarkan berlama-lama,” kata Abdi Asmara.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Makassar tersebut menambahkan, untuk penyelesaian dikalkulasi membutuhkan dana sekira Rp75 milliar, termasuk segala kelengkapan alat operasi nantinya hingga bisa digunakan masyatakat.

Baca juga: Visi Misi Danny Pomanto - Fatmawati Rusdi, Appi-Rahman, Dilan, None-Zunnun di Pilkada Makassar 2020

“Jadi sudah diusulkan di anggaran pokok 2021 karena di perubahan (APBD 2020) itu seandainya bisa, tapi nanti anggarannya kecil dan berlanjut lagi di pokok 2021, berganti lagi kontraktronya, jadi tidak sepenggal-sepenggal lagi,” katanya.

Terancam Mandek Lagi

Usulan anggaran pembangunan RS Batua Makassar terkendala kasus. Pemkot Makassar mengusulan anggaran kelanjutan senilai Rp70 miliar.

Kendala itu dikarenakan stutus hukum proyek ini masih dalam penyidikan penyidik Polda Sulsel.

Ketua Komisi D DPRD Makassar Abd Wahab Tahir khawatir jika pembangunan itu tidak mendapat rekomendasi dari penyidik.

“Rumah Sakit Batua masih dalam status sidik,” kata Abd Wahab Tahir, Jumat (20/11/2020).

Baca juga: Komisi C DPRD Makassar Sebut Proyek Padat Karya di Kelurahan Tetap Jalan

Abd Wahab Tahir meminta usulan anggaran RS Batua Makassar disertai rekomendasi Polda Sulsel.

Jika tidak, komisi D mengusulkan anggaran itu dialihkan untuk peningkatan pelayanan kesehatan di beberapa puskesmas pembantu (pustu).

“Dibutuhkan rekomendasi atau atensi Polda Sulsel. Kita berharap tidak ada masalah sehingga bisa diselesaikan. Kalaupun tidak (dapat rekomendasi Polda), maka kemungkinan besar pagu anggarannya kita alihkan,” kata Abd Wahab Tahir.

Abd Wahab Tahir mengatakan opsi pengalihan pagu anggaran itu masih dalam pembahasan komisi D bersama Dinas Kesehatan Makassar.

Baca juga: 4 Alasan DPRD Makassar Tolak Bahas Ranperda APBD 2020

“Jadi ada 30 pustu, tentunya kalau dialihkan, pustu harus tingkatkan mutu layanan kesehatan. Jangan seminggu buka seminggu tutup. Harus buka maksimal empat kali semingu,” kata Abd Wahab Tahir.

Selain pengalihan operasional pustu, ia juga mempertimbangkan untuk pengalihan pagu anggaran rehabilitasi sejumlah puskesmas.(*)

Mangkrak
*Butuh tambahan anggaran Rp70 miliar
*Anggaran APBD 2018 sekira Rp26,5 miliar
*Rancangan awal RS Batua Makassar 11 lantai
*Jl Abdullah Daeng Sirua, Panakkukang, Makassar
*Dikerjakan PT Sultana Nugraha menggunakan APBD 2018

Bermasalah
*Penyidik Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel dalami keterangan saksi-saksi
*Penyidik Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel belum tetapkan tersangka
*Kerugian negara berdasarkan temuan BPK Rp7 miliar
*Dewan tunggu persetujuan Polda Sulsel

Diperiksa
*Kepala Dinkes Makassar Naisyah Tun Azikin
*Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
*Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
*Konsultan pengawas
*Rekanan proyek
*Pengawas proyek.