DPRD Makassar
Rumah Sakit Batua Makassar Rp70 M, RS Jumpandang Baru Rp60 M, Wahab Tahir: Harus Ada Izin Penyidik
Pemkot Makassar usulkan nilai anggaran untuk penyelesaian pembangunan Rumah Sakit Jumpandang Baru Rp60 miliar dan RS Batua Makassar Rp70 miliar
lihat foto
Terancam Mandek Lagi
Usulan anggaran pembangunan RS Batua Makassar terkendala kasus. Pemkot Makassar mengusulan anggaran kelanjutan senilai Rp70 miliar.
Kendala itu dikarenakan stutus hukum proyek ini masih dalam penyidikan penyidik Polda Sulsel.
Ketua Komisi D DPRD Makassar Abd Wahab Tahir khawatir jika pembangunan itu tidak mendapat rekomendasi dari penyidik.
“Rumah Sakit Batua masih dalam status sidik,” kata Abd Wahab Tahir, Jumat (20/11/2020).
Baca juga: Komisi C DPRD Makassar Sebut Proyek Padat Karya di Kelurahan Tetap Jalan
Abd Wahab Tahir meminta usulan anggaran RS Batua Makassar disertai rekomendasi Polda Sulsel.
Jika tidak, komisi D mengusulkan anggaran itu dialihkan untuk peningkatan pelayanan kesehatan di beberapa puskesmas pembantu (pustu).
“Dibutuhkan rekomendasi atau atensi Polda Sulsel. Kita berharap tidak ada masalah sehingga bisa diselesaikan. Kalaupun tidak (dapat rekomendasi Polda), maka kemungkinan besar pagu anggarannya kita alihkan,” kata Abd Wahab Tahir.
Abd Wahab Tahir mengatakan opsi pengalihan pagu anggaran itu masih dalam pembahasan komisi D bersama Dinas Kesehatan Makassar.
Baca juga: 4 Alasan DPRD Makassar Tolak Bahas Ranperda APBD 2020
“Jadi ada 30 pustu, tentunya kalau dialihkan, pustu harus tingkatkan mutu layanan kesehatan. Jangan seminggu buka seminggu tutup. Harus buka maksimal empat kali semingu,” kata Abd Wahab Tahir.
Selain pengalihan operasional pustu, ia juga mempertimbangkan untuk pengalihan pagu anggaran rehabilitasi sejumlah puskesmas.(*)
Mangkrak
*Butuh tambahan anggaran Rp70 miliar
*Anggaran APBD 2018 sekira Rp26,5 miliar
*Rancangan awal RS Batua Makassar 11 lantai
*Jl Abdullah Daeng Sirua, Panakkukang, Makassar
*Dikerjakan PT Sultana Nugraha menggunakan APBD 2018
Bermasalah
*Penyidik Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel dalami keterangan saksi-saksi
*Penyidik Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel belum tetapkan tersangka
*Kerugian negara berdasarkan temuan BPK Rp7 miliar
*Dewan tunggu persetujuan Polda Sulsel
Diperiksa
*Kepala Dinkes Makassar Naisyah Tun Azikin
*Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
*Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
*Konsultan pengawas
*Rekanan proyek
*Pengawas proyek.
