Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Proyek Kereta Api Makassar-Parepare Ternyata 'Tanggung Jawab' Luhut Pandjaitan, Begini Nasibnya Kini

Proyek pembangunan rel Kereta Api Makassar-Parepare rupanya turut berada dalam pengawasan Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi

Editor: Anita Kusuma Wardana
dok_pemprov_sulsel
Menteri Perhubungan Budikarya dan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah saat meninjau Proyek kereta api Sulawesi di Barru, Rabu (20/3/2019). Proyek ini dijadwal beroperasi akhir tahun 2019 ini 

Sementara itu, camat Marusu mengaku, lambannya pembebasan lahan rel kereta api di wilayahnya disebabkan karena adanya oknum yang mempengaruhi warga untuk menolak membebaskan lahannya.

Bahkan kata dia, orang tersebut juga mengaku dibacking oleh aparat.

Dalam rapat penting tersebut Hatta Rahman dikabarkan tak hadir.

Hatta memilih bertolak ke Jakarta bersama beberapa pejabatnya.

Kabag Protokol Setda Maros, Darmawati yang dikonfirmasi soal tujuan Hatta Rahman ke Jakarta, belum merespon.

Kementerian Perhubungan dan Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) terus menggenjot pembangunan rel kereta api Trans Sulawesi.

Kehadiran transportasi kereta api itu nantinya akan membangkitkan hasil produksi pertanian penduduk Sulawesi Selatan.

Kementerian Perhubungan awalnya hendak membangun rel kereta api di kawasan Mamminasata.

Namun, karena pertimbangan daerah bawah memiliki potensi besar dalam produksi pertanian, pembangunan kereta api dialihkan ke Makassar-Parepare.

Respon Nurdin Abdullah

Menanggapi kabar tersebut, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah merespon singkat.

"Nggak usah ngancamlah, ini bukan rananya untuk ngancam-ngancam, kita sudah bekerja maksimal," ujar NA usai meresmikan Galery ATM Center Bank Sulselbar di Jl Sam Ratulangi Makassar, Jumat (13/8/2020).

Ia berharap pemerintah pusat untuk menyiapkan dananya. "Tinggal siapkan dananya untuk pembebasan lahan, kita selesaikan," kata Bupati Bantaeng 2 Periode itu.

Selama ini lanjut NA, Pemprov dan instansi terkait sudah bekerja dan berkomitmen menyelesaikan pembangunan jalur KA Makassar-Parepare.

"Kita kompakko ada BPN (Badan Pertanahan Negara) dan Kejati (Kejaksaan Tinggi), siang-malam kumpulin pemerintah daerah, masyarakat, jadi tidak usah itu," katanya.

Halaman
1234
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved