Breaking News:

Proyek Kereta Api Makassar-Parepare Ternyata 'Tanggung Jawab' Luhut Pandjaitan, Begini Nasibnya Kini

Proyek pembangunan rel Kereta Api Makassar-Parepare rupanya turut berada dalam pengawasan Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi

dok_pemprov_sulsel
Menteri Perhubungan Budikarya dan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah saat meninjau Proyek kereta api Sulawesi di Barru, Rabu (20/3/2019). Proyek ini dijadwal beroperasi akhir tahun 2019 ini 

TRIBUN-TIMUR.COM-Proyek pembangunan infrastruktur rel Kereta Api Makassar-Parepare rupanya turut berada dalam pengawasan Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Artinya proyek Kereta Api Makassar-Parepare juga menjadi tanggung jawab Menteri Luhut Binsar Pandjaitan.

Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut berdasarkan Program Prioritas RPJMN 2020-2024 yang dikoordinasi di bawah Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Diketahui Luhut Binsar Pandjaitan adalah menteri yang mengurusi berbagai bidang antara lain pariwisata, energi, transportasi, kehutanan, perikanan, lingkungan hidup, kedaulatan negara, pemerataan ekonomi, infrastruktur, perubahan iklim, ketahanan bencana, hingga revolusi mental.

Bahkan dengan tanggung jawab 'seluas lautan', Luhut Pandjaitan kerap dijuluki menteri segala urusan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Pandjaitan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Pandjaitan (Kompas.com)

Luhut sempat angkat bicara soal tudingan yang menyebut dirinya menteri segala urusan.

Menurut Luhut, sebagai menteri koordinator, dirinya harus mengkoordinir kementerian yang ada di bawahnya. Saat ini, kementerian yang dibawahi Kemenko Maritim dan Investasi, yakni Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

“Jadi kalau orang bilang saya mengurusi semua, ya karena memang otak dia keliru. Kalau kamu menyelesaikan satu, kamu harus koordinasi dengan kementerian yang lain," ujar Luhut di kantornya, Selasa (9/12/2019).

Luhut mencontohkan, misalnya dalam proyek Light Rail Transit (LRT).

Meski proyek tersebut berkaitan dengan sarana transportasi, tetapi pengerjaannya bersinggungan dengan kementerian lainnya. Misalnya dengan PUPR, Kemenkeu, BUMN Kementerian ATR dan juga pemerintah daerah.

Halaman
1234
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved