OPINI

Menggugat Tagihan Listrik

Perubahan skema perhitungan tagihan listrik bertentangan dengan hak konsumen untuk mendapat harga yang wajar.

handover
Musthakim Algozaly 

Oleh: Musthakim Algozaly
Staf PBH Peradi Makassar

Beberapa pekan belakangan, masyarakat dirisaukan dengan peningkatan tagihan listrik pascabayar PLN. Peningkatannya mencapai 50-100%.

Tentu ini menjadi suatu keresahan masyarakat mengingat demand pasokan listrik adalah hal yang pasti.

Sayangnya, usaha penyedia tenaga listrik di negeri kita hanya dioperasikan oleh pemain tunggal, PT PLN (Persero). They are the ‘single player’. Sehingga praktik monopoli di sektor energi listrik tidak mungkin terelakkan.

Kebebasan pelaku usaha untuk menentukan harga dan jumlah produk barang yang beredar di pasaran tentu menjadi satu efek samping (side effect) dari praktik
monopoli.

Maka izinkan penulis mengajukan pertanyaan kepada pembaca, mungkinkah pelaku monopoli memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggannya?

Penulis berpendapat, setidak-tidaknya terdapat tiga isu hukum terkait peningkatan tagihan listrik pascabayar yang diterima masyarakat.

Pancasila di Universitas Hasanuddin

Isu tersebut antara lain: a) transparansi dan integritas pelaku usaha. b) cidera terhadap asas itikad baik; dan c) keadaan overmacth.

Transparansi dan integritas pelaku usaha

Dalam Pasal 3 huruf e UU Perlindung Konsumen diatur bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah untuk menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

Halaman
1234
Editor: Jumadi Mappanganro
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved