Sidang Fee 30 Persen, Danny Pomanto dan 6 Anggota DPRD Makassar Bersaksi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wali Kota Makassar Danny Pomanto 2014-2019 dihadirkan dalam sidang kasus dugaan korupsi fee 30 persen dana sosialisasi dan penyuluhan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kecamatan.

Sidang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, Kamis (4/6). Kehadiran Danny Pomanto sebagai saksi atas terdakwa Camat Rappocini Hamri Haiya.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ruri Adrianto menghadirkan sembilan saksi dalam sidang tersebut.

Kesembilan saksi ini yakni Kepala BPKAD Erwin Haiyya, Mantan Wali Kota Makassar Danny Pomanto, dan enam anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Makassar.

Di antaranya, Iwan Djafar, Zaenal Deng Beta, Abdi Asmara, Supratman, Rahman Pina, Fasrudin Rusli dan mantan anggota Dewan, Busranuddin Basotika.

Persidangan yang dipimpin Daniel Pratu dan dua majelis dua hakim lainnya diawali dengan pemeriksaan saksi Erwin Haiya secara online.

• Erwin Haija Divonis 6 Tahun Penjara Atas Kasus Korupsi Fee 30 Persen

• Merasa Tak Bersalah, Erwin Haiya Minta Dibebaskan Atas Kasus Korupsi Fee 30 Persen

• Erwin Haija Divonis 6 Tahun Penjara Atas Kasus Korupsi Fee 30 Persen

Setelah itu, Danny Pomanto dihadirkan langsung di ruang utama persidangan pengadilan.

Pria yang tenar dengan akronim DP itu dicecar sejumlah pertanyaan oleh hakim, jaksa maupun pengacara terdakwa.

Termasuk terkait asal usul uang Rp 20 juta yang masuk ke rekening Danny Pomanto.

Danny menjelaskan, uang masuk ke rekening pribadinya ditransfer langsung Erwin Haiyya, terdakwa dalam kasus fee 30 persen.

Uang itu ditransfer atas permintaan Firman Pagarra.

"Karena tidak punya rekening, maka dia (Firman Paggara) hubungi Hamri untuk transfer ke DP waktu di Singapura dan itu betul. Tapi itu Rp 20 juta dipinjam nanti dia balik baru dikembalikan," ujarnya.

• Pemkot Makassar Terbitkan Perwali Baru Pengganti PSBB, Ini 3 Sanksi Jika Langgar Protokol Covid-19

• Korupsi Bantuan Corona Rp 200 Ribu Per KK, Polisi Ciduk 2 Pelaku dan Barang Bukti Jutaan Rupiah

• Telusuri Aliran Dana Dugaan Korupsi BOK, Plt Kadis dan Bendahara Dinkes Bulukumba Diperiksa Polisi

JPU Ruri Adrianto membenarkan pernyataan DP. "Terkait yang masuk ke rekening DP, seperti yang dijelaskan tadi. DP membenarkan bahwa uang didipakai Firman Pagarra," jelasnya.

Dia menyebut sidang selanjutnya akan memanggil Firman Pagarra untuk kesesuaian pernyataan Danny Pomanto tersebut.

Dalam kasus itu Hamri Hayya disebut menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.

Kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp 1,9 miliar.Atas perbuatannya, JPU mendakwa Hamri Haiya dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun.

Tradisi Fee 30 Persen

Wali Kota Makassar Danny Pomanto 2014-2019 menyebut fee 30 persen sudah menjadi tradisi sejak periode sebelum dirinya menjabat sebagai wali kota.

"Menurut mereka ini dari dulu dipraktekan dan menjadi tradisi. Makanya saya sangat marah. Bukan lagi 30 persen tapi 50 persen dia (Hamri) bilang," ucap Danny.

Hakim mempertanyakan tupoksi Danny sebagai Wali Kota Makassar sampai asal usul fee 30 persen yang menyeret bekas bawahannya tersebut.

• Lahirnya Komando Daerah Militer Sulawesi Selatan dan Tenggara

• Panik Hasil Rapid Test-nya Reaktif, Sepasang Suami Istri di Bali Diam-diam Kabur dari Rumah Sakit

• Bisnis di Era New Normal, Dosen FEB Unhas Ajak Pelaku Usaha Berpikir Customer Sentris

Danny mengaku tidak mengetahui persoalan tersebut karena posisinya pada waktu itu sedang cuti Pilwakot. Kasus fee 30 persen muncul setelah dilidik kepolisian.

Danny juga mendapat laporan langsung dari tiga camat, termasuk Hamri Haiyya setelah mendapatkan panggilan penyidik

"Begitu sehari pertama saya masuk saya kumpulkan camat. Saya berhentikan semua camat. Saya tutup berangkas di kecamatan dan suruh audit,” ucapnya.

"Saya juga kaget kenapa ada begini. Dia (Hamri) mengaku sudah ada seperti ini sejak periode sebelumnya,” terangnya menambahkan.(*)