Keadilan dalam Pelayanan Kesehatan

DALAM menciptakan keadilan diperlukan fasilitas kenegaraan yang sangat kompleks sebagai alat untuk menunjang kepentingan rakyat

Keadilan dalam Pelayanan Kesehatan
DOK
M Aris Munandar SH, Ketua Bidang Kebijakan Publik KAMMI Daerah Makassar Periode 2019-2021

Oleh: M Aris Munandar SH
Ketua Bidang Kebijakan Publik KAMMI Daerah Makassar 2019-2021/ Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum PPS Unhas

DALAM menciptakan keadilan diperlukan fasilitas kenegaraan yang sangat kompleks sebagai alat untuk menunjang kepentingan rakyat guna menghasilkan keadilan. Sebagaimana dalam sebuah asas hukum bahwa “solus publica suprema lex” (kepentingan publik/rakyat berada di atas segala-galanya termasuk di atas undang-undang).

Asas tersebut bermakna bahwa negara yang beradab haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan untuk menciptakan perdamaian. Sebab, perdamaian hanya akan tercapai jika keadilan ditegakkan.

Sehingga keadilan merupakan cikal bakal dalam tercapainya kepentingan publik secara proporsional. Berbicara tentang keadilan sangat sarat akan pelayanan publik.

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dijelaskan bahwa yang dimaksud pelayanan publik “kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.

Pada Pasal 1 angka (2) UU Pelayanan Publik bahwa yang menyelenggarakan pelayanan publik, “setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undangundang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dilihat secara intrinsik bahwa pelayanan publik dapat diselenggarakan oleh badan hukum yang dibentuk untuk kegiatan pelayanan publik.

Jaminan Kesehatan

BPJS merupakan salah satu badan hukum publik yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik berupa jaminan kesehatan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS).

Oleh karena itu, sebagai badan hukum publik, maka dalam melaksanakan kegiatan publik, BPJS harus mengedepankan asas kepentingan publik sebagaimana Pasal 4 huruf a, dan f UU Pelayanan Publik yang berbunyi “Penyelenggaraan Pelayanan Publik berasaskan Kepentingan Umum, dan partisipatif.”

Halaman
1234
Editor: syakin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved