PLN

Bukan Rudiantara, Profil Zulkifli Zaini Dirut PLN Baru Dulu Komisaris Erick Thohir: Rekam Jejak Baik

Bukan Rudiantara Profil Zulkifli Zaini Dirut PLN Baru Dulu Komisaris Erick Thohir: Rekam Jejak Baik

Kompas.com
Zulkifli Zain Dirut Baru PLN 

Tata kelola yang buruk oleh manajemen Jiwasraya tersebut terlihat dari penawaran imbal hasil terlalu tinggi pada produk

asuransinya, serta penempatan dana pada instrumen investasi atau saham yang tidak bagus, lanjut Sri Mulyani. 

“Ini yang kami tengarai sebagai tindak kriminal di dalam perusahaan dan menjadi masalah yang sangat serius,” ucapnya.

Dia mengatakan telah meminta Kapolri dan Kejaksaan Agung untuk mengusut permasalahan Jiwasraya secara hukum. 

“Saya sudah sampaikan bahwa masalah ini sangat serius. Ada sekitar 5,5 juta pemegang polis yang menjadi korban akibat pemasaran produk-produk yang tidak sustainable itu,” tandasnya. 

Kemarin, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin telah menyatakan bahwa terjadi pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi yang dilakukan oleh manajemen lama Jiwasraya.

Meski begitu, jaksa masih enggan menyebut siapa saja nama yang telah disidik untuk kasus ini. 

Langkah Menteri BUMN Atasi Masalah Gagal Bayar Jiwasraya

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan mengambil langkah membentuk induk usaha di sektor industri alias holding asuransi untuk mengatasi kasus gagal bayar Jiwasraya.

Dipastikan pembentukkan holding ini akan berlangsung pada tahun 2020 mendatang setelah direstui oleh Presiden.

"Tetapi untuk korporasinya, insya Allah hari ini ada persetujuan dari Presiden pembentukan holding asuransi," ujarnya ditemui usai peresmian B30 di SPBU Jalan MT Haryono, Jakarta, Senin (23/12/2019).

Tujuan dari pembentukkan holding asuransi tersebut sebagai solusi kasus gagal bayar Jiwasraya. Nantinya holding asuransi bisa menghimpun dana yang bisa digunakan untuk membayar ganti rugi nasabah Jiwasraya,

Saat ini, para nasabah Jiwasraya terus menuntut ganti rugi, termasuk datang langsung ke Kantor Kementerian BUMN.

"Supaya ada kepastian pendanaan buat para nasabah hari ini menanyakan ke mana uangnya,"

Bila Presiden memberikan persetujuan, maka nantinya perusahaan holding tersebut membutuhkan 1-2 bulan untuk memiliki cukup dana untuk mengembalikan uang nasabah.

Erick menyebut, holding asuransi merupakan upaya pemerintah melalui BUMN untuk hadir, bertanggung jawab dan memberi solusi atas persoalan gagal bayar perusahaan pelat merah.

"Bayangkan apakah itu (gagal bayar Jiwasraya) menjadi skenario pemerintah? itu tidak. Itu oknum, tapi pemerintah hadir untuk rakyat, bertanggungjawab memberikan solusi," ucapnya.

Sementara terkait kasus-kasus hukum Jiwasraya lanjut Erick, penegak hukum yang akan mengusut tuntas. Namun, dari segi korporasi, pemerintah akan terus mengupayakan mencari solusi penyelesaian masalahnya.

Erick menyebut, ada kerugian gagal bayar klaim nasabah asuransi Jiwasraya hingga Rp 2 triliun.

Namun dananya masih dalam perhitungan serta pembahasan antara Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan

"Di situ mungkin ada kira-kira Rp 1,5 sampai 2 triliun per tahun. Makanya saya bilang pasti ada rekstrukturisasi. Itu langkah awal. Langkah kedua dan ketiga juga ada, tapi saya belum bisa bicara langkahnya secara korporasi. Takutnya nanti, salah persepsi," ujarnya.

Namun ditegaskan kembali, pemerintah akan bertanggungjawab akan mengganti seluruh uang nasabah Jiwasraya yang hilang.

"Tapi, pemerintah pasti akan memberikan solusi supaya ada kepastian. Bagaimana pun juga kan ini uang publik, uang rakyat," kata Erick.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ini Profil Zulkifli Zaini, Dirut Baru PLN", https://money.kompas.com/read/2019/12/23/151037426/ini-profil-zulkifli-zaini-dirut-baru-pln.

Editor: Munawwarah Ahmad
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved