Makassar

Pemekaran ini mengadopsi sebagian dari wilayah tiga kabupaten yakni Kabupaten Maros, Gowa dan Pangkajene Kepulauan. Sebagai kompensasi nama Makassar diubah menjadi Ujung Pandang.

Tentang kejadian bersejarah tersebut, Wali kota Makassar saat itu HMDaeng Patompo (alm) berkilah terpaksa menyetujui perubahan, demi perluasan wilayah kota.

Sebab Bupati Gowa kala itu Kolonel KS Mas’ud dan Bupati Maros Kolonel HM Kasim DM menentang keras pemekaran tersebut. Untunglah pertentangan itu dapat diredam setelah Pangkowilhan III Letjen TNI Kemal Idris menjadi penengah, Walhasil Kedua Bupati daerah tersebut, mau menyerahkan sebagian wilayahnya asalkan nama Makassar diganti.

Dinamakan kembali Makassar pada tahun 1999. Tepatnya 13 Oktober berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999, dan sesuai Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Luas wilayahnya bertambah kurang lebih 4 mil kearah laut 10.000 Ha, menjadi 27.577Ha

Di era Presiden BJ Habibie, dalam konsideran Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 1999, di antaranya menyebutkan bahwa perubahan itu wujud keinginan masyarakat Ujung Pandang dengan mendapat dukungan DPRD Ujung Pandang dan perubahan ini sejalan dengan pasal 5 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 1999, bahwa perubahan nama daerah, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Penetapan Hari Jadi

Seiring perubahan dan pengembalian nama Makassar, maka nama Ujung Pandang kini tinggal kenangan dan selanjutnya semua elemen masyarakat kota mulai dari para budayawan, pemerintah serta masyarakat kemudian mengadakan penelurusan dan pengkajian sejarah Makassar.

Hasilnya Pemerintah Daerah Nomor 1 Tahun 2000, menetapkan Hari jadi Kota Makassar, tanggal 9 Nopember 1607.

Dan untuk pertama kali Hari Jadi Kota Makassar ke 393, diperingati pada tanggal 9 November 2000.

Nama Makassar berasal dari sebuah kata dalam bahasa Makassar "Mangkasarak" yang berarti yang metampakkan diri atau yang bersifat terbuka.

Follow akun instagram Tribun Timur: