Ditolak Mendagri, Bupati Takalar Promosikan Abdul Wahab Jadi Staf Ahli

Ketika itu, jaringan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) diputus Kemendagari. Ratusan warga menjadi korban. Mereka tidak bisa mengurus produk adminduk.

Kemendagri menyatakan produk adminduk yang dikeluarkan Kadisdukcapil Abdul Wahab cacat hukum. Ratusan warga harus diselamatkan.

Hingga akhirnya pengangkatan Abdul Wahab dianulir oleh Kemendagri. Ia dikembalikan ke posisi semula.

Sementara pada pengangkatan kali kedua, Abdul Wahab Muji tak pernah menempati ruangan di Kantor Dinas Dukcapil.

Ruangan tetap ditempati oleh pejabat lama, Farida yang menolak penurunan jabatan (demosi).

Selama dua pekan, Abdul Wahab mengaku hanya datang berkantor ke Sekretariat Daerah Kantor Bupati Takalar.

Hal itu ia dilakukan sembari meminta petunjuk dan berkonsultasi dengan pimpinan Pemkab Takalar.

"Iya, untuk sementara saya hanya berkantor di Sekretariat Daerah," bebernya kepada Tribun, Jumat (1/11/2019) lalu.

Abdul Wahab memang tak bisa berbuat apa-apa. Sebab, produk adminduk, seperti KTP, akta kelahiran, akta kematian memakai tanda tangan elektronik.

Produk adminduk itu masih bertanda tangan pejabat lama atas nama Hj Farida.

Abdul Wahab hanya mengusai kendaraan dinas. Mobil dinas Kadis dukcapil dikendarai olehnya.

"Saya yang memakai mobil dinas, kalau ruangan masih ditempati Ibu Farida," beber Abdul Wahab, Jumat (1/11/2019) lalu.

"Sebagai ASN, saya hanya menjalankan instruksi Bapak Bupati. Saya siap ditempatkan di mana saja," tandasnya.

Hingga berita ini diturunkan, Bupati Takalar belum memberikan tanggapan. Nomor telepon Bupati Takalar Syamsari Kitta tidak aktif.

Sementara Sekda Takalar, maupun BKPSDM Takalar masih terus dikonfirmasi Tribun.

Laporan Wartawan Tribun Gowa @bungari95

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur