Ombudsman Minta DPRD Takalar Tegur Syamsari Kitta - Achmad Daeng Sere

Permintaan itu terkait demosi pejabat Pemkab Takalar yang melabrak aturan Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ).

Ombudsman Minta DPRD Takalar Tegur Syamsari Kitta - Achmad Daeng Sere
Ari Maryadi/tribun Timur
Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar Arsyad mengambil sumpah jabatan pejabat baru Abdul Wahab Muji, Jumat 18 Oktober 2019 lalu. Pejabat lama Farida melonak penggantian dan tidak hadir dalam pemberhentian. 

TRIBUNTAKALAR.COM - ombudsman perwakilan Sulsel meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Takalar memanggil Bupati Syamsari Kitta dan wakilnya, Achmad Daeng Sere.

Permintaan itu terkait demosi pejabat Pemkab Takalar yang melabrak aturan Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ).

Pemerintahan Syamsari Kitta-Achmad Dg Se’re tercatat sudah dua kali melanggar aturan dengan mengganti pejabat Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil (Dukcapil) Takalar, Farida.

"DPRD Takalar sudah bisa memanggil bupati untuk memintai tanggapan. DPRD jangan diam saja," kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulsel, M Subhan Djoer kepada Tribun, Minggu (3/11).

Baca: Orang Ini akan Gantung Bupati Takalar karena Hasil Rapat Akbar Banyak Penyelewengan APBD

Baca: Sudah Dua Pekan Dinas Dukcapil Takalar Punya Dua Kadis

Baca: Pemkab Takalar Sebut Komposisi Pegawai Sudah Besar

Dia menyebutkan, kewenangan mengangkat dan memberhentikan kepala dinas Dukcapil kabupaten ada pada Kemendagri.

Hal itu bersifat final dan mengikat.

Menurutnya, peristiwa pertama harusnya menjadi pelajaran bagi Bupati Takalar Syamsari Kitta.

Kesalahan yang sama semestinya tidak terjadi untuk kedua kalinya.

"Karena hal itu akan berefek pada pelayanan Disdukcapil kepada masyarakat," ucapnya.

Subhan juga meminta Bupati Takalar Syamsari Kitta tidak mengganggu penggantian pejabat Dinas Dukcapil.

Halaman
1234
Penulis: Ari Maryadi
Editor: Mahyuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved