Aktivis di Jeneponto Ini Sebut Tak Ada Alasan BPJS Kesehatan Dipertahankan

Aktivis di Jeneponto Ini Sebut Tak Ada Alasan BPJS Kesehatan Dipertahankan

Aktivis di Jeneponto Ini Sebut Tak Ada Alasan BPJS Kesehatan Dipertahankan
TRIBUN TIMUR/IKBAL NURKARIM
Aktivis Jeneponto Muh Alim Bahri saat unjuk rasa menuntut BPJS Kesehatan dibubarkan dalam momentum hari sumpah pemuda 

Aktivis di Jeneponto Ini Sebut Tak Ada Alasan BPJS Kesehatan Dipertahankan

TRIBUNJENEPONTO.COM, BINAMU - Ketua Perlemen Pemuda Indonesia Jeneponto Muh Alim Bahri angkat bicara soal iuran BPJS Kesehatan yang naik 100 persen.

Pria yang akrab disapa Alim itu menilai BPJS Kesehatan dari tahun ketahun cenderung tak berhasil dan diklaim mengalami defisit.

"BPJS Kesehatan adalah Intitusi atas badan layanan penyelenggaran jaminan kesehatan secara nasional," kata Alim, Rabu (30/10/2019) siang.

Baca: Siapa Calon Kapolri Idham Azis Pengganti Tito Karnavian? Pernah Buru Tommy Eks Ipar Prabowo Subianto

Baca: Selain Putri Anggota TNI Peluk, Temani Mayat Ibunya di Makassar, Ada Juga Bayi 7 Bulan di Surabaya

Baca: LENGKAP Pendaftaran CPNS 2019 di sscasn.bkn.go.id 11 November, Syarat, Dokumen,Cara Daftar di SSCASN

"Badan hukum layanan tersebut sebagai produk pemerintahan dibawah presiden Joko Widodo yang dalam perjalanannya cenderung tak berhasil dan diklaim mengalami defisit yang akhirnya dikabarkan terlilit utang dengan status krisis," pungkasnya.

Alim beranggapan kebijakan kenaikan tarif BPJS oleh pemerintah menandakan ketidak seriusan menjawab tantangan terhadap kewajiban negara dalam pemenuhan hak layanan dan jaminan bagi warga negara.

"Ketidak seriusan yang berakibat pada kenaikan tarif dapat dimaknai sebagai desain priviatisasi kesehatan seolah-olah negara ingin lepas tangan terhadap urusan keselamatan hidup bagi rakyat Indonesia," tegasnya.

"Mestinya yang harus dilakukan adalah mengevaluasi kinerja melalui audit layanan dan pengelolaan keuangan BPJS, harga obat dan Alkes, jasa layanan kesehatan, dan memperketat pengawasan terhadap laporan klaim pasien dan petanggungjawaban disetiap rumah sakit yang menyelenggarakan layanan BPJS," jelasnya.

Aktivis Jeneponto itu menduga ada konspirasi yang terjadi dibidang layanan kesehatan yang mungkin terjadi dihampir setiap rumah sakit umum daerah termasuk Jeneponto.

"Seperti di Rumah Sakit Umum Lanto Daeng Pasewang Jeneponto, yang patut diduga terjebak dalam konspirasi yang digerogoti berbagai persoalan korupsi, sampai saat ini cenderung tidak mampu menuntaskan hal tersebut," kata Alim.

Halaman
12
Penulis: Ikbal Nurkarim
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved