Alasan Jokowi Pilih Tito Karnavian dan Terawan Agus Putranto Jadi Menteri

"Ada kekecewaan soal Prabowo jadi Menhan mengingat Prabowo rival yang cukup keras waktu itu. Kami bertarung cukup keras. Akan tetapi, sekarang menjadi Menhan," ujar Sekretaris Jenderal Projo Handoko dalam konferensi pers di kantor DPP Projo, Jalan Pancoran Timur Raya, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu, dikutip dari Antara.

Selain Prabowo Subianto, para sukarelawan pendukung Presiden Jokowi juga kecewa menyaksikan mantan Komisaris Utama NET TV Wishnutama dalam barisan calon menteri yang dipanggil ke Istana dalam dua hari belakangan.

Ditunjuk Jokowi Jadi Wakil Menteri BUMN Dampingi Erick Thohir, Ini Profil Kartika Wirjoatmodjo

Bertarung di Pilkada Luwu Utara, Andi Rahim Incar Semua Partai Politik

Dishub Mamasa Programkan Survey Penempatan Rambu Lalulintas dan Marka Jalan

Ketua Projo DKI Jakarta Karl Sibarani mengatakan bahwa Wishnutama tidak pernah berkeringat dan "berdarah" dalam mendukung Jokowi, baik pada Pilpres 2014 maupun 2019.

Bahkan, prestasinya di bidang bisnis media dan hiburan pun tidak moncer.

Berbeda dari Projo, respons dari Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Milenial M Arief Rosyid Hasan lebih positif.

Menurut M Arief Rosyid Hasan, sejumlah figur seperti Erick Thohir, Bahlil Lahadalia, Wishnutama, dan Nadiem Makarim adalah figur-figur yang selama ini memperoleh tempat di hati milenial.

"Saya pikir mereka adalah orang-orang terbaik yang dimiliki bangsa kita," ujar M Arief Rosyid Hasan lewat pesan singkat yang diterima di Jakarta, Rabu.

Nama-nama tersebut menginspirasi milenial untuk terus berkontribusi positif terhadap bangsa.

Apalagi kabinet itu akan fokus pada pengembangan sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Meskipun sudah 'cukup' terhadap dirinya sendiri, mereka tetap mau mengabdi pada bangsa dan negara ketika diminta oleh Pak Jokowi," kata Arief Rosyid.

Mantan Ketua Umum PB HMI itu mengatakan bahwa nama-nama baru lain, baik yang berasal dari unsur partai ( Syahrul Yasin Limpo, Zainuddin Amali, Suharso Monoarfa ) maupun dari profesional ( dr Terawan Agus Putranto, Mahfud MD, Teten Masduki, dan Tito Karnavian ) adalah figur-figur yang sudah teruji dan memiliki integritas atau track record yang baik selama ini.

Belum lagi menteri yang dipertahankan dalam periode sebelumnya, seperti Sri Mulyani, Muhadjir Effendy, Basuki Hadimuljono, Tjahjo Kumolo, dan Sofyan Djalil, mereka yang terbukti loyal pada Jokowi dalam merealisasikan visinya sebagai Presiden.

"Terpenting sekarang ialah agar mendukung kabinet yang dibentuk Presiden melalui kerja-kerja nyata di bidang kita masing-masing," kata M Arief Rosyid Hasan.

Sementara itu, dari Aceh, Ikram Hasballah berterima kasih kepada Presiden Indonesia yang telah memberikan tugas untuk Prabowo Subianto di Kabinet Indonesia Maju.

"Terima kasih kepada Bapak Presiden karena memberikan amanah kepercayaan kepada Bapak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Kami sangat bangga, senang sekali hati kami," ujar Ikram Hasballah melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Rabu.

Ditunjuk Jokowi Jadi Wakil Menteri BUMN Dampingi Erick Thohir, Ini Profil Kartika Wirjoatmodjo

Bertarung di Pilkada Luwu Utara, Andi Rahim Incar Semua Partai Politik

Dishub Mamasa Programkan Survey Penempatan Rambu Lalulintas dan Marka Jalan

Ke depan, dia berharap agar Prabowo Subianto dapat membangun bidang pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang lebih baik lagi.

"Maka, saran saya kepada Bapak Prabowo Subianto harus bekerja keras agar keamanan bangsa ini yang lebih maju," kata Ikram Hasballah.

Alasan Jokowi 

Di kesempatan berbeda, Jokowi akhirnya mengungkap alasan mengapa memilih rivalnya di pilpres 2014 dan 2019, Prabowo Subianto, sebagai Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju.

"Kita ini pengin membangun sebuah demokrasi gotong royong," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10/2019).

Presiden Jokowi menjelaskan, di Indonesia tidak ada yang namanya oposisi seperti di negara lain.

Demokrasi Indonesia adalah demokrasi gotong royong.

Oleh karena itu, Jokowi tidak masalah rivalnya masuk kabinet.

Selain Prabowo Subianto, ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo yang menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Indonesia Maju.

"Kalau itu baik untuk negara, baik untuk bangsa, kenapa tidak," kata dia.

Presiden Jokowi menyebut Indonesia memang masih menuju pada sebuah proses demokrasi bernegara.

Namun ia melihat proses tersebut sudah menuju sebuah koridor yang semakin baik ke depan.

Lalu, kenapa Menteri Pertahanan yang diberikan ke Prabowo Subianto?

Presiden Jokowi mengaku mempertimbangkan rekam jejak Prabowo Subianto selama berkarir di TNI.

"Ya memang pengalaman beliau besar, beliau ada di situ," kata dia.

Di sisi lain, Prabowo Subianto dan mantan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu sudah menggelar upacara serah terima jabatan di Gedung AH Nasution, kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2019).

Seusai Sertijab, Prabowo Subianto menungkapkan bahwa dirinya ditugaskan Presiden untuk memperkuat TNI dan menjaga kedaulatan wilayah NKRI.

"Tugas yang diberikan Presiden ke saya adalah untuk ikut membantu, memperkuat TNI. Supaya kita bisa semuanya menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI," ujar Prabowo Subianto.

Dalam kesempatan itu, Prabowo Subianto juga berjanji akan melanjutkan program-program yang sudah dirintis Ryamizard Ryacudu dan membuat terobosan baru.

Namun ia tak menjelaskan secara spesifik terobosan apa yang akan ia buat dalam lima tahun ke depan.

"Dan saya akan sekuat tenaga melanjutkan apa yang sudah dirintis untuk mencari terobosan baru," kata Prabowo Subianto sekaligus mantan Pangkostrad dan mantan Danjen Kopassus.

Keluarga Korban Pelanggaran HAM Protes

Para keluarga korban pelanggaran HAM ( Hak Asasi Manusia) berat di masa lalu menilai, pengangkatan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan menunjukkan bahwa kasus pelanggaran HAM berat dijadikan komoditas politik dalam Pilpres 2019.

Para keluarga korban tersebut berasal dari Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadikan (JSKK), Ikatan Orang Hilang Indonesia (IKOHI), Ikatan Keluarga Tanjung Priok (IKAPRI), YLBHI, Kontras, dan YPKP 65.

"Terhadap Prabowo yang diangkat menjadi Menteri Pertahanan, kenyataannya memang dalam kasus-kasus pelanggaran HAM berat selalu dijadikan komoditas politik dari pemilu ke Pemilu dan hanya dipergunakan untuk meraup suara ketika sudah menjadi presiden," ujar anggota Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) Maria Katalina Sumarsih dalam konferensi pers di kantor Kontras, Kamis (24/10/2019).

Sumarsih menegaskan, jika Presiden Jokowi menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian, maka sejatinya ia mencabut surat pengangkatan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan lantaran diduga terlibat dalam kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Sementara itu, Ketua Divisi Advokasi YLBHI Muhammad Isnur menambahkan, janji Jokowi dalam Nawa Cita untuk menegakkan HAM telah gagal.

"Pengangkatan Prabowo menunjukkan Jokowi telah menutup harapan dari para korban pelanggaran HAM berat," ujar Isnur.

Menurut dia, pengangkatan Prabowo Subianto jelas mengingkari mandat dari konstitusi yang mengutamakan HAM dalam setiap aturan-aturannya.

Adapun Ketua YPKP 65 Bedjo Untung menyatakan, Jokowi mengulangi kesalahan yang sama dengan memberi tempat untuk terduga pelanggaran HAM berat dalam pemerintahan.

"Jokowi mestinya belajar lima tahun periode pertama lalu, begitu masifnya tuntutan para korban dan masyarakat sipil agar orang-orang di istana yang diduga melanggar pelanggaran HAM berat kemudian dibersihkan, tapi malah mengulangi lagi," ujar Bedjo.(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Dinilai Sedang "Menyelamatkan" Tito Karnavian yang Gagal Ungkap Kasus Novel ", https://nasional.kompas.com/read/2019/10/25/06321651/jokowi-dinilai-sedang-menyelamatkan-tito-karnavian-yang-gagal-ungkap-kasus.