Unjuk Rasa di Hari Pelantikan Presiden, Wakil Ketua BEM Sospol Unismuh: Gerakan Kami Idealis

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Momentum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, tidak membuat mahasiswa di Makassar 'bungkam'.

Seperti yang dilakukan mahasiswa Bem Sospol Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar.

Baca: Babak Pertama PSM Vs Persija Berakhir, Skornya?

Mahasiswa beralmamater biru itu berunjukrasa di depan kampus mereka, Jl Sultan Alauddin, Makassar, Minggu (20/10/2019) sore.

Pantauan awak tribun pukul 16.57 Wita, pengunjukrasa terlihat memblokade Jl Sultan Alauddin arah Kabupaten Gowa.

Blokade dilakukan dengan memalang bambu dan membakar ban bekas di badan jalan.

Baca: Dinsos Luwu Timur Jemput 12 Pengungsi Wamena Asal Mangkutana di Belopa

Blokade itu berlansung selama satu setengah jam lebih sebelum akhirnya membubarkan diri pada puku 17.27 Wita.

Jendral lapangan aksi yang juga Wakil Ketua BEM Sospol Unismuh, Muhammad Imam Anugrah mengungkapkan aksi yang digelar di hari pelantikan presiden merupakan aksi maraton yang berlansung dari 18-21 Oktober 2019.

"Grand issue yang kami usung yaitu, 'Demokrasi Diambang Batas' dengan isu turunan yaitu, menolak UU Pelemahan KPK, menolak RKUHP, menolak RUU Pertanahan, menolak kenaikan iuran BPJS," kata Muhammad Imam Anugrah.

Baca: Ini Pidato Lengkap Jokowi dalam Pelantikan Presiden & Wakil Presiden 2019-2024: Ditutup Bahasa Bugis

Ia juga meminta agar Kapolri Jendral Pol Tito Karnavian dicopot dari jabatannya ketika tidak mampu menuntaskan kasus kematian mahasiswa di beberapa daerah.

"Harapan kami agar kemudian presiden (Joko Widodo) mencopot Kapolri (Tito Karnavian) ketika tidak mampu kemudian mengusut tuntas kematian lima aktivis. Karena kami melihat itu jelas dimatikan dan tidak dilumpuhkan sama sekali," jelas Muhammad Imam.

Pada moment pelantikan Jokowi-Ma'ruf sebagai presiden dan wakil presiden, Muhammad Imam Angurhah berharap sedapat mungkin segera mengimplementasikan sejumlah tuntutan mahasiswa.

Baca: Diintimidasi, Mahasiswa UNM Tetap Unjuk Rasa Saat Pelantikan Jokowi

Ia juga menentang jika ada oknum tertentu yang mengaku menunggangi aksinya.

"Ketika ada orang-orang atau klompok yang mengklaim atau menjual gerakan kami (Gerakan Mahasiswa Sospol Unismuh Makassar), maka itu lawan kita bersama. Gerakan kami gerakan idelalis seperti yang diwariskan pendahulu kami,"tegasnya.

Unjukrasa Gerakan Mahasiswa Sospol Unismuh Makassar yang dipimpin Muhammad Imam Anugrah di momen pelantikan itu berlansung lancar dan damai dengan pengawalan polisi.

Baca: Indah Berharap Desa di Lutra Keluar dari Rawan Pangan

Diintimidasi, Mahasiswa UNM Tetap Unjuk Rasa Saat Pelantikan Jokowi

Menolak bungkam di moment pelantikan presiden dan wakil presiden RI terpilih (Joko Widodo-Ma'ruf Amin), puluhan mahasiswa Universitas Negeri Makassar, menggelar aksi unjukrasa di depan kampus mereka, Jl Jl AP Pettarani, Makassar, Minggu (20/10/2019) sore.

Unjukrasa oleh mahasiswa almamater orange itu digelar tepat di badan jalan dengan pengawalan sejumlah aparat kepolisian, baik yang berseragam dinas maupun sipil.

Baca: Indah Berharap Desa di Lutra Keluar dari Rawan Pangan

Presiden BEM UNM Muhammad Aqhsa BS yang ditemui di lokasi, mengungkapkan, aksi unjukrasa tersebut dilakukan untuk mengingatkan presiden dan wakil presiden (Jokowi-Ma'ruf) yang baru saja dilantik agar menjelaskan sejumlah mempersalahan yang ada.

"Yang pertama, kita menuntut soal penerbitan Perppu Undang-Undang KPK, yang kedua soal kasus HAM yang belum terselesaikan hari ini, yang ketiga soal pembakaran hutan dan yang ke empat soal tuntutan awal kami menolak Rancangan Undang-Undang yang tidak pro terhadap rakyat," kata Muhammad Aqhsa.

Baca: Kapolda Sulsel Nonton PSM Vs Persija di Mattoanging

Penerbitan Perppu KPK menurut Muhammad Aqsha penting untuk menyelamatkan KPK dari upaya pelemahan melalui revisi.

"Kita tahu bersama bahwa KPK itu merupakan buah dari reformasi yang saat ini dilemahkan, maka dari itu kami meminta untuk diterbitkan Perppu oleh presiden," ujarnya

Dari persoalan itu, pihaknya pun memaksakan diri untuk tetap turun ke jalan meski mendapat intervensi atau tekanan untuk tidak berunjukrasa di hari pelantikan presiden.

Baca: Meriahkan Hari Sumpah Pemuda, KNPI Parepare Sajikan Permainan Tradisional

"Ada banyak hal yang belum terselesaikan di pemerintahan sebelumnya. Dengan berbagai intimidasi, ancaman dan intervensi, kita tetap mengatakan bahwa kebenaran betapapun sakitnya harus tetap disampaikan," jelas Muhammad Aqsha.

Sebelum menggelar aksi unjukrasa, Muhammad Aqsha mengaku mendapat sejumlah intervensi atau intimidasi dari beberapa pihak.

"Banyak (intervensi) katanya mengganggu pelantikan. Tapi kami sampaikan bahwa kami tidak ingin mengganggu, kami hanya menyampaikan bahwa presiden (Jokowi) harus bertanggungjawab atas berbagai persoalan yang ada," ungkapnya.

Unjukrasa itu yang diawasi oleh pihak kampus itu berlansung sekitar dua jam dan berakhir tertib sekitar pukul 16.15 Wita.

Baca: Jelang Pengumuman Menteri, Fakultas Pertanian Unhas Kumpul Pakar Pangan di The Rinra Makassar

Jelang Pelantikan Presiden, Kapolres Enrekang Kunjungi Sejumlah Gereja

Untuk memastikan kondisi keamanan di wilayah hukumnya, Polres Enrekang melakukan kontrol dan monitoring di sejumlah Gereja di Kabupaten Enrekang, Minggu (20/10/2019).

Monitoring dipimpin langsung oleh Kapolres Enrekang, AKBP Ibrahim Aji didampingi Kasat sabhara polres Enrekang, AKP Rusli, Kasat Binmas,AKP Yulianus Te'dang serta Kepolsek Enrekang AKP Antonius dan KBO lantas, IPDA Mustafa Azis.

Profil Lee Hyun Woo Akhirnya Bebas Wamil, Hingga Pamer Wajah Berseri-seri

Najwa Shihab Komentari Kinerja Menteri Susi Pudjiastuti, Benarkah Tak Dipakai Lagi oleh Jokowi?

Najwa Shihab Komentari Kinerja Menteri Susi Pudjiastuti, Benarkah Tak Dipakai Lagi oleh Jokowi?

Tim Bimantara FC Protes Jawi Putra, Ini Masalahnya

LINK Live Streaming Pelantikan Presiden Jokowi & Wapres Maruf Amin: Lengkap Daftar Calon Menteri

Salah satu yang dikunjungi adalah Gereja Toraja Jemaat Immanuel Enrekang di Kelurahan Puserren, Kecamatan Enrekang.

Kapolres Enrekang, AKPB Ibrahim Aji mengatakan, kunjungannya tersebut dilaksanakan untuk memastikan kondisi keamanan di wilayah hukum Polres Enrekang.

Hal itu demi memberikan rasa aman dan kondusif kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Enrekang.

“Ini untuk mengantisipasi gangguan Kamtibmas yang akan terjadi menjelang pelantikan Presiden Dan Wakil Presiden terpilih yang di jadwalkan di lantik hari ini," kata AKBP Ibrahim Aji.

Ibrahim menjepaskan, pihaknya terus berupaya semaksimal mungkin memberi rasa aman kepada seluruh masyarakat Enrekang.

Olehnya itu, Ia mengajak seluruh masyarakat turut menjaga dan menciptakan situasi keamanan yang efektif dan efisien.

"Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan di hari yang bertepatan dengan pelantikan presiden dan wakil presiden,” ujarnya. (tribunenrekang.com)

Polres Enrekang Terjunkan 127 Personel Amankan Pilkades Serentak 2019 di 28 Desa

 Kepolisian Resort (Polres) Enrekang menerjunkan 127 personel untuk pengamanan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2019.

Merekapun telah bergeser ke wilayah tugasnya masing-masing usai apel pergeseran pasukan di Mako Polres Enrekang, Jumat (18/10/2019).

Kapolres Enrekang, AKBP Ibrahim Aji mengatakan, pelaksanaan pemungutan suara Pilkades 2019 akan dilaksanakan serentak 21 Oktober 2019 mendatang.

Baca: Punya Harta Kekayaan Rp 20 M, Cara Walikota Medan Dzulmi Eldin Memalak dan Menghabiskannya

Baca: Ditangkap, Lihat Wajah Penikam Deri Datu Padang Asal Toraja di Wamena Pupua, 2 Jenderal Turun Tangan

Baca: Final Liga Champions 2020 Terancam Batal di Turki. Kerugian bagi Liverpool jika ke Final?

Total ada 28 desa yang terdapat di 11 Kecamatan akan laksanakan Pilkades tahun ini dengan jumlah TPS mencapai terbagi 96 TPS.

”Tentunya kerawanan Pilkades sangat berbeda baik dari kuantitas maupun kualitas, maka perlu adanya dukungan semua pihak untuk saling bekerjasama dan bersinergi untuk meminimalisir kerawanan,” kata Ibrahim Aji.

Ibrahim menekankan, agar para personelnya harus netral dan berintegritas dalam Pilkades serentak 2019.

“Karena netral adalah harga mati, bersikap netral adalah kita tidak memilih, tidak dipilih dan tidak memberikan dukungan apapun dalam konteks ucapan dan tindakan kepada calon kepala desa,“ tegasnya.

Tak lupa, Ibrahim mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh personelnya yang terlibat langsung ataupun tidak langsung selama tahapan pilkades.

Hal itu demi mewujudkan situasi yang aman dan kondusif serta jauh dari konflik horizontal yang tak diinginkan.

Laporan Wartawan TribunEnrekang.com, Muh Azis Albar

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur: